GOSIPGARUT.ID — Gerakan “Rereongan Sapoe Sarebu” atau yang dikenal dengan sebutan “Poe Ibu”, gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari advokat sekaligus pemerhati hukum kebijakan publik, Dadan Nugraha, yang menilai gerakan ini bukan sekadar ajakan sedekah seribu rupiah per hari, melainkan simbol reformasi moral Sunda-Islam yang tumbuh dari akar masyarakat.
Menurut Dadan, klarifikasi Dedi Mulyadi yang menegaskan bahwa “Poe Ibu” bukan pungutan wajib, melainkan gerakan sukarela, memiliki dasar hukum dan etika sosial yang kuat.
“Tidak ada unsur paksaan, tidak ada tarif resmi. Maka gerakan ini tidak bisa dikategorikan sebagai pungutan liar,” ujar Dadan, Senin (6/10/2025).
Dadan menilai mekanisme pengelolaan “Poe Ibu” yang dilakukan langsung oleh warga di tingkat RT dan RW justru memperkuat transparansi dan akuntabilitas sosial, sekaligus memutus rantai birokrasi yang selama ini kerap menjadi sumber penyimpangan dana publik.
“Model seperti ini lebih sehat dibandingkan pengumpulan dana melalui lembaga pemerintah yang rentan politisasi,” kata Dadan.
Dalam praktiknya, warga menyumbang Rp1.000 setiap hari secara sukarela, dan dana tersebut disalurkan untuk membantu warga yang sedang sakit, kesulitan ekonomi, atau memiliki kebutuhan mendesak. Pola ini, kata Dadan, menjadi bukti nyata bahwa nilai gotong royong Sunda belum mati di tengah arus modernitas.
Hidupkan Kembali Trilogi Sunda: Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh
Lebih jauh, Dadan melihat “Poe Ibu” sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai luhur budaya Sunda — silih asah, silih asih, silih asuh.
“Silih asih terwujud dalam kepedulian warga membantu sesama. Silih asah muncul dari proses belajar bersama mengelola dana secara terbuka. Sedangkan silih asuh tampak dari semangat moral agar pejabat dan ASN ikut terlibat langsung tanpa menunggu birokrasi,” jelasnya.
Ia juga menyamakan “Poe Ibu” dengan tradisi beas jimpitan, kebiasaan masyarakat Sunda menyiapkan segenggam beras setiap hari untuk membantu tetangga yang membutuhkan.
“Kalau dulu dalam bentuk beras, kini bentuknya uang seribu rupiah. Tapi nilai moralnya tetap sama — menanam kebersamaan dari hal kecil,” ujarnya.
Nilai Islam: Sedekah Istiqamah dan Ukhuwah Sosial
Dari perspektif keagamaan, Dadan menilai gerakan ini sarat nilai shadaqah istiqamah — amal kecil yang dilakukan secara konsisten.
“Sedikit tapi terus-menerus lebih utama daripada banyak tapi sesekali. Ini melatih keikhlasan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial,” ucapnya.
Selain itu, “Poe Ibu” juga memperkuat ukhuwah islamiyah atau solidaritas sosial antarwarga. “Gerakan ini mendidik warga agar tidak menunggu negara untuk berbuat baik. Ini pendidikan karakter sosial yang nyata,” imbuhnya.
Dalam kacamata kebijakan publik, Dadan memandang “Rereongan Sapoe Sarebu” sebagai bentuk desentralisasi moral dan sosial, di mana masyarakat menjadi aktor utama dalam membangun ketahanan sosial tanpa bergantung pada birokrasi.
“Negara sering gagal karena terlalu birokratis. Dedi Mulyadi justru membalikkan logika itu: masyarakat menolong masyarakat,” tegasnya.
Dadan menyebut model seperti ini dapat menjadi prototype nasional dalam memperkuat solidaritas sosial berbasis komunitas RT/RW, terutama di tengah lemahnya fungsi negara kesejahteraan.
Menutup pandangannya, Dadan menegaskan bahwa “Poe Ibu” bukan hanya gerakan sosial, melainkan pendidikan karakter masyarakat Sunda modern yang berpadu antara nilai agama dan budaya.
“Gerakan ‘Poe Ibu’ adalah manifestasi nilai luhur Sunda dan Islam yang berpadu dalam praksis sosial modern. Ini bukan sekadar sedekah seribu per hari, tapi pendidikan sosial bahwa kekuatan bangsa dimulai dari empati warga terhadap sesama,” tuturnya. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
