GOSIPGARUT.ID — Kursi Sekretaris DPRD (Setwan) Garut hingga kini masih kosong. Jabatan strategis itu hanya diisi Pelaksana Tugas (Plt) yang berkali-kali diperpanjang. Kondisi ini memicu kritik dari Ketua DPD PKS Garut sekaligus Anggota DPRD, Yusup Musyaffa, yang menilai situasi tersebut tidak ideal dan harus segera dituntaskan.
“Plt itu kan sebenarnya hanya tiga bulan. Tapi ini sudah beberapa kali diperpanjang. Saya berharap segera diputuskan agar ada kepastian,” ujar Yusup, Senin (22/9/2025).
Menurutnya, pengangkatan Setwan definitif tidak bisa asal tunjuk karena membutuhkan rekomendasi pimpinan DPRD sebagai dasar bupati melantik pejabat baru. “Harus sesuai aturan. Tidak bisa sembarangan,” tegasnya.
Meski kinerja DPRD tetap berjalan normal, Yusup menilai pejabat definitif lebih ideal agar komunikasi dan pelayanan terhadap dewan tidak tersendat. Ia bahkan menyarankan agar posisi itu diisi “orang dalam” yang memahami dinamika unik di tubuh DPRD.
ASN Mangkir Jadi Sorotan
Tak hanya soal Setwan, Yusup juga menyoroti persoalan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Garut. Ia menyebut laporan bupati menunjukkan masih banyak ASN yang bolos kerja.
“Ini mengkhawatirkan. Jumlahnya cukup banyak. Untungnya sudah ada langkah konkret lewat digitalisasi absensi untuk memantau kehadiran ASN,” ucapnya.
Yusup mengingatkan ASN agar sadar dengan amanah yang telah diperjuangkan. “Menjadi ASN itu tidak mudah, jadi ketika sudah dipercaya, harus bertanggung jawab. Jangan sampai masyarakat yang sudah membayar pajak justru dirugikan,” katanya.
Ia pun meminta pimpinan daerah tidak segan menegur bahkan memberi sanksi kepada ASN yang malas masuk kerja. “Kalau ada oknum yang lalai, itu tugas pimpinan untuk meluruskan,” pungkasnya. (Yuyus)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
