GOSIPGARUT.ID — Tasmana (50) Kepala Desa Karangsewu, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, kini terus berjuang menangani permasalahan stunting. Dengan segala keterbatasan dan kemampuannya, ia bertekad daerahnya terbebas dari penyakit itu.
Ia mengisahkan awal dirinya menjabat sebagai seorang kepala desa pada tahun 2017, harus dihadapkan kepada 50 orang yang dikategorikan stunting. Setidaknya ia merujuk hasil data dari mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karangsewu saat itu.
“Di waktu itu saya diundang oleh (Dinas) Kesehatan awalnya toh kenapa stunting itu ada (tetapi) tidak terjadi apa-apa. Tapi stunting itu banyak mengganggu, sewaktu sesudah saya terima (data kasus) stunting itu jelek, saya berkordinasi ke Dinas Kesehatan. Sesudah berkordinasi dengan Dinas Kesehatan, bahkan saya (bertanya-tanya) toh kenapa di Karangsewu ada stunting. Memang itu hasil (penelitian) mahasiswa UIN katanya, awalnya mahasiswa UIN,” ujar dia.
Tasmana berbicara hal itu di sela-sela acara Lokakarya untuk Pendalaman Serta Penguatan Strategi Komunikasi Perubahan Prilaku dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Garut yang digagas oleh Yayasan Cipta dan Satgas Penanganan Stunting Kabupaten Garut, beberapa waktu lalu.
Ia bercerita, bahwa salah satu penyebabnya adalah gaya hidup masyarakat serta belum ditunjang sarana prasarana kesehatan.
“Satu masalah belum ada posyandu waktu itu. Paling awal membangun posyandu, musyawarah untuk membangun posyandu sambil sosialiasasi, itu dananya dari dana desa. Kedua dari (aspek) kesehatan, ini masalah prilaku, prilaku seperti apa yang harus diubah. Pertama kebiasaan jamban, kebiasaan yang kadang-kadang buang air besar sembarangan. Kami arahkan juga waktu itu, diusahakan kepada semua mayarakat, warga Karangsewu membikin septictank. Meskipun sampai sekarang belum mencapai 100 persen, tapi alhamdulillah sudah ada realisasi,” jelas Tasmana.
Dengan sekemampuan tenaganya, dibantu aparat di bawahnya, Tasmana kerap berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya, dengan jarak tempuh didukung transportasi roda dua. Berdialog dengan personal dan berbagai kesempatan tatap muka, ia tak bosan-bosannya meyakinkan warganya untuk berupaya mengubah prilaku agar terbebas dari stunting.
Hasilnya, dari jumlah 50 orang yang dikategorikan stunting, setelah divalidasi pada tahun 2018, hasilnya menurun menjadi 22 orang yang masih dikategorikan sebagai stunting.
“2018 diusulkan, dibuktikan ciri-ciri stunting yang paling detail itu seperti apa. Jadi waku 2018 divalidasi, ternyata ada 22 yang termasuk kategori stunting. Kita berupaya lagi untuk pertolongan yang 22, ya Alhamdulillah posyandu sudah terbangun. Waktu itu ada 3 posyandu. Sekarang sudah ada 6 posyandu yang di bangun,” tutur Tasmania
Tidak berhenti sampai di situ, sebagai upaya untuk penanganan stunting, Tasmana bersama perangkat desa lainnya melaksanakan sosialisasi terkait gizi, sanitasi, air bersih, hingga pada akhirnya di tahun 2020 angka stunting pun turun cukup signifikan menjadi 7 orang.
“Hasilnya 2019 itu, 2018 akhir dari 22 itu tinggal 13, sampai 2020 tinggal 7 dari yang 50 awal. Ya hasil dari pemeriksaan semua unsur yang termasuk kategori stunting itu masih ada 7 orang,” ungkapnya.
Berdasarkan pengalamannya bersama Puskesmas dan bidan desa, ia mengatakan bahwa sosialisasi melalui tatap muka dengan mengunjungi langsung warga di tempatnya masing-masing menjadi salah satu opsi yang paling efektif saat itu.
Penghambat penanganan stunting di Karangsewu
Namun, dengan daerah yang cukup luas dengan warganya yang masih sedikit (23.000 jiwa), Tasmana mengisahkan, ia mengalami kesulitan untuk melakukan sosialisi terkait stunting, apalagi ditambah dengan akses transportasi yang bisa dibilang masih sulit untuk dijangkau.
“Wilayahnya luas penduduknya sedikit, sangat bingung segala kekurangan, transportasi jelek, kendaraan masih sangat jarang. Mobil yang nyampai itu yang pakai handel, kalau mobil-mobil angkutan itu engkel yang digabungkan lah, diubah jadi masih belum jalan kendaraan yang umum ke wilayah kami,” ucapnya.
Tasmana mengungkapkan masalah sinyal pun menjadi salah satu kendala yang ditemui pihaknya, khususnya untuk melakukan komunikasi terkait penanganan stunting di daerahnya.
“Kedua, kekurangan waktu sekarang yang dibutuhkan di dalam perjalanan ini sangat sulit untuk komunikasi itu sinyal Pak. Sinyal mohon bantuan dari semua unsur masalah sinyal,” ungkap Tasmana.
Suka duka pembinaan kader Posyandu Karangsewu
Jarak yang jauh dari pusat kota Kabupaten Garut, menjadi masalah yang sering dihadapi oleh Tasmana saat akan melakukan pembinaan bagi kader-kader posyandu di desanya. Bahkan ia menyampaikan akibat kesulitan sinyal internet, jika ada undangan terkait pembinaan, maka para kader yang yang akan mengikuti kegiatan tersebut biasanya berangkat satu hari sebelum hari H acara.
“Undangan kalau besok harinya ada acara, hari ininya itu udah berangkat, yang paling pedih anggaran belum punya, kader posyandu 6 posyandu yang harus berangkat ya 3 orang dari satu posyandu berarti jumlahnya kurang lebih 18 ditambah pendamping ti desa satu orang rata-rata,” kata Tasmana.
Ia mengungkapkan perjalanan dari desa ke kantor kecamatan saja bisa mencapai jarak 14 kilometer (KM) sedangkan untuk ke pusat kota Kabupaten Garut dalam rangka pelaksanaan pembinaan ataupun yang lainnya bisa menempuh waktu sekitar 7 jam, sehingga jika ada pembinaan yang mengharuskan berangkat ke pusat kota, Tasmana harus menyiapkan dana kurang lebih Rp500 ribu per orang.
“Kalau dari Karangsewu ke Garut biaya (transportasi) Rp500 ribu pulang pergi Pak. Uang makan, nginap, ongkos transportasi 500 (ribu rupiah) per orang rata-rata. Kalau memberangkatkan 18 tinggal dikalikan. Kalau berangkat dua orang tiga orang 500 ratusan. Kalau banyak mah dari Cisewunya bisa (sewa angkutan) umum,” papar Tasmana.
Asa penanganan stunting di Karangsewu
Untuk penanganan stunting, Tasmana mengungkapan, agar tidak hanya melibatkan satu dinas saja, namun perlu kolaborasi dari berbagai lintas sektor untuk menangani stunting ini.
“Kalau terkait stunting di desa kami mohon kepada semua pihak jangan melibatkan cuman satu dinas yang terkait untuk pertolongan stunting,” katanya.
Tasmana menuturkan, dalam melaksanakan penanganan stunting, ia bekerja dengan apa adanya, bisa dilakukan secara swadaya, atau dari bantuan Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD). Kalaupun belum bisa terpenuhi, ia usulkan ke musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.
Meskipun diterpa berbagai kendala dan permasalahan yang cukup pelik, dari mulai sulitnya akses jalan, sinyal, dan jarak tempuh untuk pembinaan kader Posyandu, Tasmana tetap berharap stunting di Desa Karangsewu bisa tuntas walaupun tidak 100 persen.
“Harapan mah stunting yang ada di Desa Karangsewu khususnya bisa tuntas meskipun tidak tercapai 100 persen. Minimal 90 persen lah tercapai sukses tidak ada stunting lagi,” pungkasnya. (Yan AS)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
