GOSIPGARUT.ID — Sistem pengusulan bantuan sosial (bansos) konvensional melalui perantara desa atau pendamping resmi dipangkas. Pemkab Garut menyuntikkan peran baru kepada Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai ujung tombak verifikasi data penerima Perlindungan Sosial (Perlinsos). Pintu masuknya tunggal: aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang ditanam langsung di ponsel para prajurit.
Akselerasi aktivasi IKD secara massal bagi personel militer tersebut digelar di Lapangan Korem Tarumanegara, Garut, Selasa, 22 September 2026. Langkah ini mengeksekusi instruksi Kementerian Dalam Negeri serta surat telegram Panglima TNI untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan seluruh program jaringan pengaman sosial.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Garut, Rena Sudrajat, menegaskan bahwa kepemilikan IKD bagi Babinsa kini berstatus wajib. Tanpa akun digital terverifikasi, peran sebagai agen penyalur bansos di tingkat tapak tidak dapat diakses.
”Sekarang itu sudah tidak ada lagi istilah mengusulkan program bantuan sosial melalui pendamping atau desa. Perlindungan sosial sekarang langsung melalui aplikasi,” ujar Rena di hadapan ratusan prajurit di Lapangan Korem Tarumanegara, Selasa, 22 September 2026.
Mekanisme anyar ini menuntut Babinsa bergerak aktif mendampingi warga di desa binaan. Saat mengusulkan bantuan—seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga Program Indonesia Pintar (PIP)—Babinsa menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga melalui aplikasi IKD di ponselnya, dilanjutkan dengan pemindaian wajah (face recognition) penerima manfaat secara langsung.
Sistem berbasis pertukaran data (interoperabilitas) lintas kementerian—mencakup data kependudukan, aset pertanahan, hingga status kepemilikan usaha—akan menguji kelayakan calon penerima secara instan.
”Di HP para Babinsa nanti ada jawaban langsung: apakah masyarakat yang dibantu itu layak atau tidak layak,” kata Rena. “Sudah tidak ada lagi ASN atau yang memiliki harta banyak mendapatkan bantuan sosial karena semua data sudah terintegrasi.”
Sistem penyaringan otomatis ini didesain untuk menutup celah manipulasi data dan praktik bantuan salah sasaran yang kerap memicu polemik di lapangan. Status pekerjaan sebagai aparat atau ASN, kepemilikan kendaraan bermotor, hingga penguasaan lahan luas bakal langsung memicu penolakan otomatis oleh sistem.
Guna memastikan seluruh prajurit terjangkau tanpa mengganggu operasional harian, Disdukcapil Garut menerjunkan tim teknis mobile yang menyisir prajurit di lapangan. Di saat bersamaan, posko pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) dibuka di Aula Korem Tarumanegara untuk melayani penggantian KTP rusak, pembaruan Kartu Keluarga (KK), hingga penerbitan akta kependudukan bagi keluarga TNI.
Pola koordinasi lapangan diatur bergilir dalam kelompok kecil berisi 10–15 prajurit guna mencegah penumpukan. Integrasi peran Babinsa dan aplikasi IKD ini menjadi proyek percontohan transformasi digitalisasi bansos di daerah, menggeser pola birokrasi lama menuju transparansi data berbasis titik tapak. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
