GOSIPGARUT.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan pembicaraan jarak jauh melalui panggilan video dengan Kepala Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Wahyu, bersama istrinya, Tita, pada Senin (5/1/2025). Rekaman percakapan itu viral di media sosial dan memantik perhatian publik.
Vidio call tersebut dilakukan menyusul beredarnya video viral yang menyebut keluarga Kades Panggalih diduga melakukan intimidasi terhadap seorang konten kreator. Konten kreator itu sebelumnya mengunggah kondisi jalan rusak di Desa Panggalih yang menuai respons luas warganet.
Rekaman dialog Dedi Mulyadi dengan Wahyu dan istrinya diunggah akun Facebook Baraya KDM Nusantara dan dilihat GOSIPGARUT.ID pada Senin malam. Percakapan yang semula membahas klarifikasi persoalan desa itu justru melebar, menyinggung kehidupan pribadi sang kepala desa, termasuk praktik poligami.
Dengan gaya khasnya yang lugas dan satir, Dedi mempertanyakan sikap istri Kades yang dinilainya mampu menahan perasaan dalam rumah tangga, namun bereaksi keras ketika suaminya dikritik publik terkait unggahan jalan rusak dan dugaan korupsi.
“Istri Pak Kades tuh hebat. Salaki nyandung masih dibela,” ujar Dedi dalam percakapan tersebut, seraya mengingatkan Wahyu agar tidak menyia-nyiakan istri yang disebutnya setia dan sabar.
Dalam dialog tersebut, istri Kades Panggalih secara terbuka mengakui bahwa ia berharap suaminya hanya memiliki satu istri dan mengaku memendam rasa sakit hati. Pernyataan itu memicu teguran keras dari Dedi kepada Wahyu. Ia menilai persoalan rumah tangga tidak bisa dipisahkan dari etika seorang pejabat publik, terlebih kepala desa yang seharusnya memberi teladan bagi warganya.
Selain isu keluarga, Dedi juga menyoroti sumber penghasilan Kades Panggalih di tengah menurunnya Dana Desa. Wahyu menyebut penghasilannya berasal dari usaha kayu. Mendengar hal itu, Dedi mengingatkan agar usaha tersebut tidak merusak hutan atau menebang kayu secara ilegal.
Di akhir percakapan, Dedi Mulyadi menegaskan langkah konkret terkait persoalan jalan rusak di Desa Panggalih. Ia meminta pemerintah desa segera melakukan audit, meninjau ulang perencanaan pembangunan, serta memprioritaskan Dana Desa untuk perbaikan infrastruktur jalan.
Dedi juga menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan ikut turun tangan menangani sisa jalan yang belum tertangani akibat keterbatasan anggaran desa. Namun, ia menegaskan bantuan provinsi akan berbentuk pembangunan langsung, bukan penyerahan uang tunai ke desa.
“Sisa jalan yang belum dibangun nanti menjadi prioritas pembangunan dari Provinsi Jawa Barat. Jalannya akan dibangun langsung oleh dana provinsi,” tegas Dedi. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
