IKP Talks #12 Bahas Efektivitas Rilis Pemerintah di Tengah Derasnya Arus Informasi

GOSIPGARUT.ID — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat menggelar IKP Talks #12 dengan tema Sharing Session Penulisan Rilis Pers Efektif, Selasa (25/11/2025), di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung. Selain digelar luring, kegiatan ini juga diikuti ratusan pranata humas kabupaten/kota se-Jabar melalui Zoom dan YouTube.

Dalam sambutannya, Kepala Bidang IKP Diskominfo Jabar, Nidar Naim, menegaskan bahwa derasnya arus pemberitaan saat ini membuat peran pranata humas semakin krusial, terutama dalam merespons dan meluruskan informasi negatif terkait kinerja pemerintah.

“Di tengah gencarnya pemberitaan, apakah rilis pemerintah masih relevan? Apalagi jika isinya terlalu birokratis? Ini yang ingin kita bahas dengan menghadirkan praktisi jurnalis,” ujarnya.

Rilis Harus Singkat, Padat, dan Relevan

Nidar menyebut, tren konsumsi informasi masyarakat kini semakin mengarah pada konten ringkas yang diperkuat foto dan video, terutama melalui media sosial. Karena itu, humas pemerintah perlu menyesuaikan gaya penyampaian dan memahami sudut pandang media arus utama.

“Humas perlu melihat kecepatan media terbaru, khususnya medsos. Selain itu, humas harus mampu membaca POV media mainstream agar rilis yang dibuat relevan dengan agenda pemberitaan,” kata Nidar.

Ia juga mengungkapkan rencana Diskominfo menggelar bootcamp kehumasan bagi seluruh pranata humas kabupaten/kota. Program itu bertujuan meningkatkan kompetensi, mulai dari komunikasi publik berbasis data, manajemen krisis, hingga produksi konten lintas kanal.

Kumparan: Paragraf Pertama Menentukan Nasib Sebuah Rilis

Dalam sesi berbagi, Redaktur Kumparan, M. Riski Gaga, memaparkan bagaimana proses redaksi bekerja dalam menentukan sebuah isu layak diberitakan. Menurutnya, setiap berita selalu melalui rapat redaksi yang berlangsung sangat cepat, terlebih saat isu tengah memanas.

“Rapat redaksi menentukan isu mana yang menarik dan berdampak bagi pembaca. Tidak semua isu bisa diangkat karena keterbatasan SDM dan urgensi,” jelasnya.

Riski menilai hal serupa bisa diterapkan di kehumasan. Ia menekankan pentingnya kurasi internal sebelum rilis dikirimkan ke media.

“Rilis yang kami terima bisa ratusan per hari, tapi hanya sedikit yang menarik. Paragraf pertama itu sangat menentukan — kalau menarik, bisa dibaca sampai akhir. Kalau tidak relevan dengan isu hangat, biasanya dilewatkan,” ujarnya.

Karena itu, katanya, pemerintah harus menyusun rilis yang langsung ke inti persoalan, padat, dan akurat agar memiliki peluang lebih besar dilirik media. (Yan AS)