Jawa Barat

Dedi Mulyadi Dukung Langkah Pemerintah Pusat Merazia Pesantren Ilegal di Jawa Barat

×

Dedi Mulyadi Dukung Langkah Pemerintah Pusat Merazia Pesantren Ilegal di Jawa Barat

Sebarkan artikel ini
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.

GOSIPGARUT.ID — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mendukung penuh langkah pemerintah pusat merazia pesantren ilegal yang banyak bermunculan di wilayahnya, karena dinilai telah mencoreng citra pendidikan agama.

“Ya, pesantren yang tidak berizin, saya setuju untuk ditertibkan,” kata dia Sabtu, (28/6/2025).

Ia menuturkan, selama ini sudah banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang dilakukan oleh pimpinan lembaga pendidikan tanpa izin, yang beroperasi di bawah kedok pesantren.

Meski demikian, Dedi memastikan proses hukum terhadap pelaku terus berjalan. Beberapa sudah ditangkap, termasuk di Sukabumi dan Kabupaten Bandung.

Baca Juga:   Gubernur Dedi Mulyadi Instruksikan OPD untuk Evaluasi Seluruh Izin Tambang di Jawa Barat

“Jumlahnya puluhan bahkan mungkin ratusan. Cuma karena korbannya anak-anak di bawah umur, tidak bisa kami publikasikan,” ujarnya.

Dedi menilai fenomena pesantren ilegal ini sebagai persoalan besar yang perlu disikapi serius oleh semua pihak, karena kerap digunakan sebagai tempat eksploitasi anak berkedok pendidikan agama.

Ia meminta orang tua agar tidak mudah percaya pada lembaga yang mengklaim diri sebagai pesantren, jika tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama (Kemenag).

Baca Juga:   15 Daerah di Jabar Bisa Terapkan New Normal, Termasuk Garut

“Ini adalah problem kita saat ini. Untuk itu, berhati-hatilah para orang tua ketika menitipkan anaknya di lembaga pendidikan. Jangan sampai anak-anaknya menjadi korban,” ujar Dedi.

Ia mengakui telah meminta Kantor Wilayah Kemenag Jabar untuk segera melakukan pendataan dan verifikasi, terhadap seluruh lembaga pendidikan keagamaan di wilayahnya.

Tidak hanya itu, Dedi bahkan menyarankan agar setiap pesantren ilegal diberi penanda secara terbuka. “Pasang saja plang, tulis, ini pesantren tidak berizin. Itu lebih efektif,” ucapnya.

Baca Juga:   Gugus Tugas Desa Siaga di Jabar Bahu-membahu Cegah Covid-19

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) telah membentuk sebuah tim khusus (timsus) untuk merazia pesantren-pesantren ilegal, terutama di Jabar.

Menko PM Muhaimin Iskandar menjelaskan, razia akan dilakukan terutama terhadap pesantren ilegal yang membuat sejumlah berita negatif, sehingga berdampak merusak citra atau nama baik sekitar 39 ribu pesantren di Indonesia saat ini. (Ant)

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
Konten berbayar berikut adalah iklan platform Recreativ dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *