Jawa Barat

Pekerjaan Molor, Kontraktor Revitalisasi dan Penataan Situ Lengkong Didenda Rp59 Juta

×

Pekerjaan Molor, Kontraktor Revitalisasi dan Penataan Situ Lengkong Didenda Rp59 Juta

Sebarkan artikel ini
Gambar kerja perspektif Plaza Komunal Area 2 tampak view kearah Situ yang ditandatangani PPK. (Foto: Istimewa)

GOSIPGARUT.ID — Rekanan atau kontraktor pelaksana proyek Revitalisasi dan Penataan Situ Lengkong Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sempat dikenakan denda keterlambatan dengan total Rp59 juta.

Penyebabnya, pengerjaan proyek yang menuai polemik warga itu molor dari jangka waktu kontrak yang seharusnya rampung tanggal 21 Desember 2023.

Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai (Wilsung) Citanduy, Akhmad Mauludin mengatakan, sesuai kontrak, pekerjaan senilai Rp10.286.971.200,00 dikenakan denda selama 6 hari keterlambatan.

Baca Juga:   Bagi Kemenangan Prabowo Subianto, Papera Targetkan 80 Persen Raih Suara Pedagang di Pangandaran dan Banjar

Sehingga, terhitung sampai tanggal 27 Desember 2023, progres pekerjaannya mencapai 98,1%. “Dibayar sesuai progres,” katanya kepada GOSIPGARUT.ID melalui pesan WhatApp, Kamis (18/1/2024).

Diperoleh keterangan, sisa pekerjaan 1,9 persen lagi akan segera dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang baru oleh pihak UPTD PSDA Wilsung Citanduy dengan harapan akhir bulan Februari 2024 pekerjaan rampung 100 persen.

Baca Juga:   UPTD PJJ-WP V Rutin Melakukan Tambal Sulam Hotmix di Ruas Jalan Provinsi

Seperti diketahui, dari papan informasi proyek yang terpasang di sebelah kiri pintu gerbang, proyek itu dilaksanakan oleh PT Pratama Putra Berlian, mulai dikerjakan pada 6 Juli 2023 lalu. Masa pekerjaan sendiri selama 150 hari.

Informasinya, proyek Revitalisasi dan Penataan Situ Lengkong Panjalu, selain terkesan ditinggalkan oleh kontraktornya, juga kuat dugaan sudah dijualbelikan pekerjaannya.

Baca Juga:   Pemprov Jabar Raih Peringkat Tiga Nasional Keterbukaan Informasi, Lonjakan Signifikan dari Tahun Lalu

Selain itu juga diduga kuat terjadi manipulasi progres. Gambar kerja yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) realisasinya dilaksanakan tidak selaras gambar rencana. (Tomril)

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
Konten berbayar berikut adalah iklan platform Recreativ dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *