Berita

Dewan Pendidikan Garut Heran Atas Pernyataan Bupati Tak Bisa Membangun Gegara Ngangkat PPPK

×

Dewan Pendidikan Garut Heran Atas Pernyataan Bupati Tak Bisa Membangun Gegara Ngangkat PPPK

Sebarkan artikel ini
Dedi Kurniawan, anggota Dewan Pendidikan Garut. (Foto: Istimewa)

GOSIPGARUT.ID — Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Dedi Kurniawan, mengaku merasa heran dengan pernyataan Bupati Rudy Gunawan yang menyatakan bahwa tahun 2024 Garut tidak bisa membangun gegara mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Jika begitu, tambah dia, pengangkatan PPPK betul-betul membebani anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Garut dan mengganggu pelayanan publik di sektor lain.

“Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan pejabat Kemendikbud, di antaranya Sekditjen GTK Prof. Dr. Nunuk yang berkali-kali mengatakan bahwa gaji PPPK berasal dari pusat dan anggarannya khusus untuk PPPK. Itu artinya tidak mengganggu pelayanan publik sektor lain,” ucap Dedi.

Baca Juga:   Satpol PP Berhasil Amankan Ribuan Botol Miras Jelang Tahun Baru, Apa Kata Bupati Garut?

Ia menuturkan bahwa dirinya ikut bertanggung jawab, karena Dedi sebagai wakil dari Dewan Pendidikan yang selalu ngotot ke Disdik, BKD, dan DPRD Garut meyakinkan bahwa gaji PPPK bersumber dari pusat, tidak mengganggu anggaran belanja sektor lain pada APBD Garut.

“Bahkan bukan saya saja, namun Sekda dan DPRD konsultasi ke Kemendikbud mendapatkan informasi yang sama bahwa gaji PPPK bersumber dari pusat,” katanya.

Baca Juga:   LSM Lagam Sebut Bupati Garut Bebal, Pilih Pergi ke LN Ketimbang Belikan Beras Murah untuk Rakyat

Dedi mengaku bahwa dirinya mengawal PPPK sejak dari kuota 857 yaitu berdasarkan rasio pegawai negeri sipil (PNS) yang masa persiapan pensiun (MPP) di tahun 2022, juga naik ke angka 1.250, lalu ke angka 2500, dan yang terakhir 3.330.

“Itu semua arsipnya ada di saya, saya meyakinkan pemerintah daerah bahwa dengan pengangkatan PPPK tidak akan membebani daerah. Hal itu berbekal dari konsultasi ke pemerintah pusat yaitu Kemenpan RB dan Kemendikbudristekdikti yang mengatakan bahwa gaji PPPK tidak membebani APBD sebab pengangkatan 1 juta PPPK menggunakan APBN,” paparnya.

Baca Juga:   Bupati Garut Akan Ajak Penggagas "Ngopi di Pengkolan" untuk Studi Tiru ke Ho Chi Minh City
Konten berbayar berikut adalah iklan platform Mixadvert dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *