GOSIPGARUT.ID — Ketua Bidang Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Garut, Galih F Qurbani, mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin atas terjadinya bencana kebakaran pasar darurat Leles yang menghanguskan ratusan kios pada Minggu (20/6/2021) malam.
“Namun kami pun bersyukur karena dalam peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa,” ujar dia, melalui keterangan tertulis yang diterima GOSIPGARUT.ID, Senin (21/6/2021) malam.
Menurut Galih, musibah kebakaran itu akan menjadi masalah baru bagi kemampuan ekonomi para pedagang sementara yang mengandalkan usahanya dari berdagang di tempat tersebut. Oleh karenanya, Kadin Garut meminta kepada pemerintah agar segera mengambil langkah cepat dan tepat untuk membangun kembali pasar tersebut.
“Kami berharap agar pemerintah segera mempercepat proses pembangunan pasar Leles tahap ketiga ini agar bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah seperti tahun sebelumnya yang telah menimbulkan kerugian negara,” ucapnya.
Galih menuturkan, jika dilihat dari jenis kejadiannya, kebakaran pasar Leles bisa dikatagorikan sebagai sebuah bencana. Oleh karenanya Bupati Garut bisa menggunakan alokasi dana biaya tak terduga (BTT) yang masih tersedia sebesar Rp12 miliar untuk merekontruksi bangunan dan kios pasar yang terbakar, tanpa harus menunggu usulan anggaran pada tahun depan.
“Jika kita asumsikan biaya pembangunan kembali kios-kios sementara itu tidak akan lebih dari Rp1,5 miliar. Kasihan lah para pedagang jika harus menunggu anggaran tahun depan dan menggunakan anggaran reguler APBD,” ujar dia.
Menurut Galih, meski dengan menggunakan dana BTT dan bisa direalisasikan cepat, namun Pemkab Garut tetap harus melaui prosedur yang rasional dan cukup waktu.
“Kami (Kadin Garut) siap membantu pemerintah untuk segera membangun kembali dengan menyediakan kontraktor yang bonafide dan qualifide sehingga bisa dilakukan pembangunan cepat dengan sistem full finansiring (pembiayaan penuh) tanpa menunggu proses pengalokasian dan pencairan dana BTT yang dilakukan Pemkab,” katanya.
Galih juga berharap pemerintah memiliki strategi penganggaran yang tepat untuk pembangunan-pembanguan fasilitas publik seperti pasar, rumah sakit, dan puskesmas, agar tidak membagi fase pembangun menjadi beberapa tahapan atau tahun penganggaran.
“Karena jika pembangunan fasilitas publik menggunakan tahapan seperti itu, dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan teknis pembangunan seperti kejadian mangkraknya pembangunan pasar Leles yang menimbulkan kerugian bagi para penerima manfaat,” pungkasnya. ***