GOSIPGARUT.ID — Informasi adanya paket bantuan sembako dari Gubernur Jawa Barat untuk warga miskin di Kabupaten Garut belum didistribusikan sehingga menyebabkan empat ton telur dalam paket bantuan itu membusuk dan harus diganti, mengundang komentar legislator di DPRD Jabar.
Anggota Fraksi Golkar dari Dapil Kabupaten Bandung Barat (KBB), Edi Rusyandi, meminta Pemprov Jabar segera membereskan persoalan data keluarga miskin penerima bantuan jaringan pengaman sosial Covid-19.
“Jangan sampai karena data belum fix jadi menghambat proses pendistribusian. Padahal di lapangan masyarakat berharap agar bantuan tersebut segera diserahkan,” ujar dia, Minggu (10/5/2020).
“Pendataan yang dilakukan oleh Pemprov Jabar untuk alokasi bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19 belum beres, sementara belanja sembako untuk bantuan sudah. Akibatnya bantuan paket sembako tertahan di daerah, karena data penerimanya masih belum jelas,” tambah Edi.
Ia mengatakan, jika peristiwa membusuknya empat ton telur di Gudang Bulog Garut benar, maka pihaknya sangat menyayangkan sebab telur yang membusuk tersebut bukan barang yang sedikit. Itu menjadi bukti bahwa data yang dimiliki oleh pemprov masih abu-abu karena ada kekhawatiran terjadi duplikasi dengam data yang ada di pusat dan daerah.
“Sangat disayangkan kalau ada empat ton telur membusuk, mubajir, dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi dana yang digunakan itu kan uang rakyat, bukan uang gubernur,” kata Edi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PW GP Ansor Jawa Barat ini.
Menurutnya, kondisi ini jelas menimbulkan gejolak di masyarakat termasuk menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan, kantor pos, dan pemerintah desa.
Ini juga menjadi bukti perencanaan yang tidak matang dari pemerintah provinsi, mulai dari data hingga proses pembelanjaan barang. Dirinya sudah mengingatkan gubernur agar skema bansos senilai Rp500.000 diberikan seluruhnya secara tunai.
Selain mudah dalam pendistribusian juga tidak akan ada risiko busuk seperti bentuk barang. Kemudian dengan semua tunai, maka akan membantu pergerakan ekonomi masyarakat di bawah.
Sementara kalau pakai pabrikan, pedagang kecil dibawah gigit jari. Belum lagi proses quality control andaikan barang-barang tersebut tidak sesuai standar, siapa yang akan bertanggung jawab.
“Mekanisme yang dipakai Pemprov Jabar sekarang ini bisa merusak sistem ekonomi masyarakat. Jika telor diborong pemerintah, harga telor dipasaran bisa jadi mahal. Demikian juga beras, jika pakai beras impor, harga beras lokal hancur. Makanya sedari awal saya usul agar bantuan ini semuanya berbentuk tunai (uang),” pungkasnya. (Sndn)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
