GOSIPGARUT.ID — Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Enjang Tedi, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut segera membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) mengingat tingginya angka kasus bullying di Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Garut.
“Selama ini penanganan kasus kekerasan terhadap anak ditangani oleh KPAID Tasikmalaya,” katanya saat ditemui usai melakukan sosialisasi Perda Perlindungan Anak di Pondok Pesantren Darul Arqom Garut, Senin 9 Oktober 2023.
Dikatakan politisi Partai Amanat Nasional asal Garut itu, mengingat cukup banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Garut, penanganan kasus anak perlu dilakukan secara khusus oleh lembaga khusus KPAID.
“KPAID di Kabupaten Garut itu perlu segera dibentuk, itu kan sesuai amanat undang-undang nomor 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak. Jadi fungsi KPAD di daerah itu perlu segera dibentuk dalam rangka melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Garut,” ujar Enjang.
Ia mengharapkan, masalah kekerasan terhadap anak, baik kekerasan seksual, kekerasan fisik itu perlu ada lembaga yang melakukan mediasi dan advokasi antara pelaku dan korban.
Disebutkannya, kekerasan fisik terhadap anak sudah seperti fenomena gunung es.
“Seperti di Kecamatan Cibatu beberapa waktu lalu, di Kecamatan Samarang kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa yang katanya tokoh agama, korbannya sampai lebih dari 20 orang,” tandas Enjang.
Ia menambahkan, salah satu tujuan diselenggarakannya penyebaran Perda (peraturan daerah) ini dilakukan di pondok pesantren, karena Ponpes merupakan salah satu pendidikan alternatif.
