GOSIPGARUT.ID — Anggaran pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Garut dipastikan melonjak tajam. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Garut sepakat mengerek alokasi dana infrastruktur pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Garut 2027 dari semula Rp105 miliar menjadi Rp485 miliar.
Kesepakatan lonjakan anggaran hampir lima kali lipat tersebut diputuskan dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, serta Sekretaris Daerah Garut Nurdin Yana selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selain RAPBD 2027, kedua pihak juga sepakat menambah alokasi perbaikan jalan pada APBD Perubahan Garut tahun berjalan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan perombakan postur anggaran ini mendesak untuk menuntaskan persoalan jalan rusak dan mempercepat konektivitas antarwilayah di Garut.
”Dari pertemuan ini disepakati dua hal. Pertama, di perubahan anggaran disepakati untuk menambah alokasi pembangunan jalan dan jembatan. Kedua, di RAPBD 2027 pembangunan infrastruktur jalannya diubah dari Rp105 miliar menjadi Rp485 miliar. Ada kenaikan yang luar biasa,” kata Dedi dalam keterangan video yang beredar pada Senin, 14 September 2026.
Dedi mendesak DPRD Kabupaten Garut memberikan lampu hijau terhadap kesepakatan eksekutif ini. Ia juga meminta publik mengawal ketat pembahasan anggaran agar alokasi jumbo tersebut tak melenceng dari perencanaan saat direalisasikan.
Meski porsi anggaran fisik membengkak, Dedi menegaskan sektor pelayanan publik dasar tidak boleh dikorbankan. Menurutnya, pembangunan konektivitas jalan justru diposisikan sebagai penopang sektor esensial lainnya.
”Dengan satu catatan: pendidikan tetap harus menjadi prioritas utama, kesehatan harus menjadi prioritas utama, dan pertumbuhan ekonomi harus tetap menjadi prioritas utama. Infrastruktur jalan merupakan sarana untuk mendukung kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Dedi.
Kondisi jalan daerah di Garut selama ini kerap mengular menjadi keluhan warga karena menghambat mobilitas hasil tani dan akses layanan kesehatan. Lewat komitmen anggaran baru ini, Pemprov Jabar menargetkan pembenahan jaringan jalan dapat memacu akselerasi ekonomi daerah secara signifikan.
Keputusan kini berada di meja DPRD Kabupaten Garut. Pengesahan rapat paripurna legislatif akan menjadi penentu akhir apakah proyek pembenahan infrastruktur berskala besar ini bisa langsung mengepul pada APBD Perubahan dan APBD 2027. ***
