Disdik Jabar Gandeng 1.015 Sekolah Swasta, Siapkan Beasiswa untuk Siswa yang Tak Lolos SMA/SMK Negeri

GOSIPGARUT.ID — Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat resmi menjalin kerja sama dengan 1.015 sekolah swasta untuk menampung calon siswa yang tidak lolos seleksi masuk SMA dan SMK negeri. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan pada Senin (22/6/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi bagi peserta didik yang belum terakomodasi dalam proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan kolaborasi dengan sekolah swasta merupakan bentuk sinergi untuk memperluas akses pendidikan bagi lulusan SMP yang belum mendapatkan kursi di sekolah negeri.

“Sudah ada mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan untuk menyalurkan 70.000 hingga 80.000 siswa yang terdata di PCMB,” ujar Dedi di Kota Bandung, Senin.

Menurut Dedi, keterlibatan ribuan sekolah swasta tersebut menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan daya tampung SMA dan SMK negeri yang setiap tahun dihadapkan pada tingginya jumlah pendaftar.

Beasiswa Rp 2,7 Juta per Siswa

Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Jawa Barat menyiapkan skema bantuan pendidikan berupa beasiswa perorangan bagi siswa yang diterima di sekolah swasta mitra.

Melalui skema itu, setiap siswa akan memperoleh bantuan senilai Rp 2,7 juta. Dana tersebut terdiri atas Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) sebesar Rp 1,5 juta dan bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar Rp 1,2 juta yang disalurkan sebesar Rp 100.000 per bulan selama satu tahun.

Bantuan akan ditransfer langsung ke rekening sekolah berdasarkan jumlah siswa penerima yang terdaftar dalam program tersebut.

Dedi memastikan anggaran untuk program ini telah tersedia di lingkungan Disdik Jawa Barat melalui mekanisme pergeseran anggaran internal. Menurut dia, kebijakan tersebut tidak akan mengganggu program prioritas lain yang lebih mendesak.

“Anggaran sudah ada di Dinas Pendidikan, tinggal pergeseran. Sudah ada alokasi Dinas Pendidikan yang bisa digeser. Misalnya, bangun sekolah tapi belum ada sertifikatnya, ya ditunda dulu. Itu bisa digeser dan bisa juga diubah,” kata Dedi.

Penerima Bantuan Harus Patuhi Aturan

Meski ditujukan untuk memperluas akses pendidikan, Gubernur Jawa Barat menegaskan bahwa bantuan tersebut tidak diberikan tanpa syarat. Siswa penerima beasiswa diwajibkan menjaga perilaku dan menaati aturan yang berlaku di lingkungan sekolah.

Dedi menekankan bahwa subsidi pendidikan dari negara harus diberikan kepada peserta didik yang menunjukkan sikap positif dan kesungguhan dalam menempuh pendidikan.

“Orang yang disubsidi itu kan orang yang betul-betul orang yang baik dong. Masa negara memberikan subsidi pada orang yang tidak baik? Misalnya, dia merokok, disubsidi, tidak cocok. Ya bayar sendiri aja kalau udah merokok,” ujarnya.

Kerja sama antara Disdik Jabar dan 1.015 sekolah swasta ini menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk mengurangi potensi siswa putus sekolah akibat tidak tertampung di SMA maupun SMK negeri.

Dengan dukungan beasiswa dan keterlibatan sekolah swasta sebagai mitra, Pemprov Jawa Barat berharap puluhan ribu siswa yang belum lolos seleksi negeri tetap dapat melanjutkan pendidikan menengah tanpa terkendala biaya, sekaligus memperluas pemerataan akses pendidikan di berbagai daerah di Jawa Barat. (Yan AS)