GOSIPGARUT.ID — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jawa Barat berencana melayangkan somasi kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu, Sugeng Heryanto. Langkah tersebut diambil setelah organisasi itu menilai terdapat pernyataan yang dianggap merugikan dan mencemarkan nama baik Tani Merdeka dalam sebuah forum rapat daring resmi yang digelar pada Senin (8/6/2026).
Rencana somasi itu muncul setelah terjadinya insiden dalam rapat koordinasi persiapan program Gerakan Tanam Serentak (Seremlak) Tahun 2026 yang digagas Kementerian Pertanian RI.
Rapat tersebut dilaksanakan melalui zoom meeting dan diikuti berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur Kementerian Pertanian, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Kodam III/Siliwangi, jajaran Kodim, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, kepala dinas pertanian kabupaten/kota, penyuluh pertanian, hingga perwakilan Tani Merdeka se-Jawa Barat.
Menurut keterangan pengurus DPW Tani Merdeka Jawa Barat, insiden terjadi beberapa saat sebelum rapat dimulai. Saat para peserta telah memasuki ruang virtual, terdengar percakapan yang disebut berasal dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu karena mikrofon perangkat yang digunakan belum dalam kondisi nonaktif (mute).
Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Barat, Yudi Setia Kurniawan, mengaku termasuk peserta yang mendengar langsung percakapan tersebut. Ia menilai forum resmi pemerintah seharusnya dijaga agar tetap profesional dan menghormati seluruh pihak yang hadir.
“Ada masalah apa Dinas Pertanian Indramayu dengan Tani Merdeka sampai bocor di Zoom seperti ini. Tolong hargai forum rapat resmi ini, ada berbagai kalangan yang hadir. Kalau ada masalah dengan Tani Merdeka silakan bersurat kepada kami,” ujar Yudi saat menyampaikan keberatannya dalam forum tersebut.
Menurut Yudi, setelah mendapat teguran, mikrofon yang digunakan kemudian dinonaktifkan dan rapat dilanjutkan sebagaimana agenda yang telah ditetapkan.
Pernyataan serupa juga disampaikan sejumlah pengurus Tani Merdeka di tingkat kabupaten. Ketua DPD Tani Merdeka Kabupaten Karawang, Putri Pasaribu, mengaku mendengar langsung percakapan yang menjadi polemik tersebut.
“Suaranya terdengar cukup jelas. Saya bahkan langsung menghubungi pengurus DPW Tani Merdeka Jawa Barat karena mendengar adanya keberatan yang disampaikan dalam forum,” kata Putri.
Keterangan senada disampaikan Ketua DPD Tani Merdeka Kabupaten Cianjur, Hasan Munadi. Ia mengatakan beberapa peserta rapat sempat mendengar percakapan yang kemudian menjadi bahan pembicaraan di kalangan peserta.
“Kami mendengar ada percakapan yang tidak sengaja masuk ke forum karena mikrofon belum dimatikan. Karena itu saya menyarankan agar dilakukan komunikasi langsung untuk meminta penjelasan mengenai maksud pernyataan tersebut,” ujarnya.
Menindaklanjuti kejadian itu, Ketua Bidang Hukum DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Barat, Riki Zaenulroqi, menyatakan organisasinya akan terlebih dahulu mengirimkan somasi kepada yang bersangkutan. Menurut dia, langkah tersebut merupakan upaya meminta klarifikasi secara resmi sebelum menempuh jalur hukum.
“Atas kesepakatan pengurus Tani Merdeka se-Jawa Barat, kami akan melayangkan somasi kepada yang bersangkutan. Kami meminta adanya klarifikasi dan penjelasan secara terbuka terkait peristiwa tersebut,” kata Riki.
Ia menambahkan, apabila dalam waktu yang ditentukan tidak terdapat klarifikasi maupun permohonan maaf yang dianggap memadai, organisasi akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh tanggapan resmi dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu terkait tudingan yang disampaikan DPW Tani Merdeka Jawa Barat. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi guna memperoleh penjelasan dari pihak yang bersangkutan. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
