Dedi Mulyadi Wacanakan Pajak Kendaraan Dihapus, Diganti Skema Jalan Berbayar di Jawa Barat

GOSIPGARUT.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan penghapusan pajak kendaraan bermotor yang nantinya diganti dengan sistem jalan berbayar di wilayah Jawa Barat.

Wacana tersebut disampaikan Dedi melalui unggahan video di media sosial yang diunggah pada Senin (12/5/2026). Menurutnya, kebijakan itu masih sebatas gagasan awal dan akan dikaji lebih lanjut bersama akademisi serta berbagai pihak terkait.

Dalam pernyataannya, Dedi menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin terlebih dahulu mewujudkan kualitas jalan provinsi yang lebih baik sebelum menerapkan skema tersebut.

Ia menjelaskan, jalan provinsi di Jawa Barat diharapkan memiliki kondisi yang mulus, dilengkapi drainase memadai, jaringan penerangan jalan umum, serta CCTV untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan.

Selain itu, Dedi juga menyampaikan rencana penyediaan pos pengamanan di sejumlah titik jalan provinsi. Pos tersebut nantinya dilengkapi mobil derek, ambulans, mobil pemadam kebakaran, hingga tim paramedis.

“Apabila itu semua sudah terwujud, kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor, kemudian diganti dengan jalan berbayar,” ujar Dedi dalam video tersebut.

Menurut dia, konsep jalan berbayar dinilai lebih adil karena pembayaran dilakukan berdasarkan intensitas penggunaan jalan. Dengan demikian, masyarakat yang jarang menggunakan jalan tidak akan terbebani biaya.

Dedi juga menilai sistem tersebut dapat mempertimbangkan bobot kendaraan. Kendaraan dengan beban lebih berat disebut akan memiliki kewajiban pembayaran yang lebih tinggi dibanding kendaraan ringan.

Selain aspek keadilan, ia menilai skema jalan berbayar dapat mendorong masyarakat menggunakan jalan sesuai kebutuhan sehingga lalu lintas menjadi lebih nyaman dan tertata.

Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa gagasan tersebut masih dalam tahap awal dan belum menjadi kebijakan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ia mengatakan tim kajian telah disiapkan untuk melakukan telaah mendalam dengan melibatkan akademisi, pakar, dan berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidang transportasi maupun infrastruktur jalan.

“Sekali lagi, ini baru gagasan,” kata Dedi. ***