GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menanggung tunggakan pembayaran kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp311 miliar yang berasal dari tagihan tahun anggaran 2024. Beban utang tersebut muncul setelah APBD Jawa Barat pada tahun lalu banyak terserap untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak.
Akibatnya, kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan di sejumlah kabupaten dan kota tidak seluruhnya terpenuhi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa penyelesaian tunggakan itu sejak awal memang dirancang dilakukan secara bertahap.
“Belum lunas, karena memang kita nyicil. Kemarin di 2025 kita baru bayar Rp50 miliar dulu,” ujar Dedi, Minggu (4/12/2025).
Ia menjelaskan, pada APBD murni 2025 Pemprov Jabar baru mampu mengalokasikan Rp50 miliar untuk mengurangi total tunggakan BPJS Kesehatan. Sementara pada APBD Perubahan 2025, pembayaran cicilan belum dilanjutkan karena pemerintah daerah memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur.
“Tapi tagihan atau pembayaran 2025 sudah kita bayarkan semua. Memang untuk tunggakan 2024 belum kita bayarkan lagi,” katanya.
Dedi menuturkan, rencana pelunasan tunggakan BPJS Kesehatan akan kembali dilanjutkan melalui skema cicilan pada APBD Perubahan 2026. Menurut dia, ruang fiskal pada APBD murni 2026 masih terbatas karena adanya tunda bayar sejumlah program prioritas infrastruktur tahun 2025 yang harus digeser ke tahun berikutnya.
“Soalnya kayaknya enggak memungkinkan di murni. Karena kita masih ada tunda bayar program prioritas infrastruktur di 2025 yang kita geser di murni 2026,” ucapnya.
Sebelumnya, persoalan tunggakan BPJS Kesehatan senilai Rp311 miliar ini mencuat setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti adanya utang Pemprov kepada kabupaten dan kota terkait beban pembiayaan BPJS Kesehatan. Sorotan itu muncul di tengah fakta bahwa pada periode yang sama Pemprov Jabar cukup besar mengalokasikan dana hibah.
“Nah, itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan,” kata Dedi.
Ia menilai, tunggakan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi karena kapasitas fiskal APBD Jawa Barat dinilai cukup kuat. Karena itu, ia mengkritisi tata kelola anggaran, terutama besarnya porsi belanja hibah dibandingkan pemenuhan kewajiban pemerintah.
“Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup, tapi lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah ke BPJS. Ini rawan, kalau kabupatennya tidak bayar, pelayanan bisa berhenti,” ujarnya.
Ke depan, Gubernur Dedi menegaskan bahwa kewajiban belanja pemerintah akan menjadi prioritas utama Pemprov Jabar. Sementara alokasi dana hibah baru akan dipertimbangkan setelah seluruh kewajiban tersebut terpenuhi.
“Itu kewajiban yang harus dibayar. Makanya saya selalu mengkritisi, kenapa belanja hibah didahulukan, padahal kewajiban pemerintah itu jauh lebih utama,” tandasnya. (IK)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
