Sungai Cipeujeuh Bersih-bersih, DPRD Garut Soroti Anggaran dan Sampah Kiriman
GOSIPGARUT.ID — Puluhan pemuda lintas rukun warga turun ke aliran Sungai Cipeujeuh di Kampung Dayeuhandap, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Ahad, 22 November 2026. Mereka membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai berhulu di Gunung Beser, sekitar kawasan Karacak Valley.
Aksi yang diinisiasi pemuda dari RW 1, 2, 3, 4, 17, dan RW 29 itu turut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta pengelola Bank Sampah Kelurahan Sukamenteri. Di balik aksi gotong royong tersebut, persoalan pengelolaan sampah Kabupaten Garut yang belum tuntas kembali mencuat.
Anggota DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, yang hadir di lokasi menilai tumpukan sampah di sungai dipicu kebiasaan warga membuang sampah sembarangan, bahkan menggunakan karung. Kondisi ini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga memperbesar risiko bencana hidrometeorologi saat musim hujan.
“Kita mengapresiasi luar biasa anak-anak muda ini. Mereka memiliki kesadaran untuk melakukan bersih-bersih sampah di daerah aliran sungai, apalagi sebelumnya terjadi penumpukan sampah,” kata Yudha di lokasi kegiatan.
Menurut Yudha, pembersihan sungai hanya solusi jangka pendek. Pemerintah Kabupaten Garut dihadapkan pada ketimpangan antara volume produksi sampah dan daya angkut armada. Dari total timbulan sampah yang diperkirakan mencapai 700 ton, kemampuan pengangkutan saat ini baru menyentuh kisaran 400 ton—meningkat dari capaian sebelumnya di 13 kecamatan yang berada di angka 100 ton. Artinya, ada ratusan ton sampah yang belum tertangani setiap harinya.
Untuk menutup celah tersebut, Yudha mendesak peningkatan alokasi anggaran persampahan minimal tiga persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sekitar Rp150 miliar. Di sisi lain, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi sampah dinilai masih jauh dari ideal karena baru sekitar 10.000 kepala keluarga yang tercatat membayar iuran kebersihan.
“Harapan saya, ke depan Pemkab Garut bisa lebih mengedepankan program 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Pengurangan sampah harus dimulai dari sumbernya, kemudian dilakukan pemilahan dan pengolahan agar tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan atau bahkan dibuang ke sungai,” ujar Yudha.
Ia juga mendorong pemasangan kamera pengawas (CCTV) melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di titik-titik rawan pembuangan sampah liar untuk mempermudah penindakan. Selain itu, model pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Sukamenteri didorong untuk direplikasi di tingkat RT dan RW guna mengubah sampah anorganik bernilai ekonomis menjadi tabungan warga.
Sementara itu, Sekretaris DLH Kabupaten Garut, Edi Kuntoro, menyebut sampah yang diangkat dari Sungai Cipeujeuh didominasi kiriman dari wilayah hulu. Petugas dan warga menemukan beragam limbah rumah tangga, mulai dari plastik, karung, hingga limbah elektronik seperti setrika bekas.
Seluruh sampah tersebut tidak langsung dibuang, melainkan dipilah terlebih dahulu di lokasi sebelum diangkut armada DLH menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Atas arahan Pak Dewan, sampah yang kita angkut, terutama plastik, tidak boleh dibuang atau dialirkan kembali ke sungai. Kita pilah terlebih dahulu, termasuk sampah elektronik, kemudian dikumpulkan untuk diangkut dan dibawa ke tempat pembuangan akhir,” kata Edi.
Edi menilai kesadaran warga di sekitar titik aksi sebenarnya sudah cukup baik dan bergerak secara sukarela, salah satunya ditopang program budidaya lingkungan di tingkat warga. Namun, upaya menjaga kebersihan di bagian hilir maupun tengah akan sia-sia jika warga di wilayah hulu tidak menghentikan kebiasaan membuang sampah ke badan air.
“Yang paling penting adalah membangun kesadaran bersama. Sampah harus dikelola dari hulu, dipilah dari sumbernya, dan tidak dibuang ke sungai. Dengan begitu, pencemaran bisa kita cegah dan kebersihan lingkungan tetap terjaga,” ujarnya. (Yuyus)
























