GOSIPGARUT.ID — Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyerahkan 339 Surat Keputusan (SK) Promosi, Rotasi, dan Mutasi Kepala Sekolah Tahun 2026 pada Kamis, 19 November 2026. Penyerahan dipusatkan di Aula Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Garut Kota, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut.
Ratusan SK itu terdistribusi ke dalam tiga wilayah pembagian. Sebanyak 157 kepala sekolah menerima SK di Garut Kota, 111 orang di Cikajang, dan 71 orang di Cibiuk. Secara jenjang, penerima mencakup 316 kepala sekolah dasar (SD) dan 23 kepala sekolah menengah pertama (SMP).
Di hadapan para penerima mandat, Syakur meminta mereka segera memacu mutu pendidikan di unit kerja masing-masing. Ia menyoroti tiga indikator utama yang harus digenjot: kemampuan literasi, numerasi, dan keterampilan hidup (life skill) peserta didik.
Tak hanya soal capaian akademik, Syakur juga menuntut kepala sekolah menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di lingkungannya. Pembenahan tata kelola administrasi dan kebersihan lingkungan sekolah turut masuk dalam daftar prioritas yang harus dieksekusi.
“Nah, sekolah itu adalah salah satu fundamen bagi pembangunan di Kabupaten Garut di masa yang akan datang,” kata Abdusy Syakur Amin di sela acara penyerahan.
Syakur beralasan, penyerahan SK secara langsung ini ditempuh untuk memberi kepastian status administrasi bagi para kepala sekolah. Dengan status yang definitif, mereka diharapkan dapat bekerja tanpa beban dan fokus menuntaskan target pendidikan daerah.
Meski 339 posisi telah terisi, pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Garut di sektor tata kelola sekolah belum sepenuhnya rampung. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut, Kristanti Wahyuni, mengungkapkan masih ada ratusan kursi pimpinan sekolah yang lowong pasca-penyerahan SK ini.
“Setelah penyerahan SK tersebut, masih terdapat kekosongan jabatan kepala sekolah sebanyak 179 posisi untuk jenjang SD dan 16 posisi untuk jenjang SMP,” ujar Kristanti.
Dengan demikian, total terdapat 195 posisi kepala sekolah yang masih belum memiliki pejabat definitif. Kekosongan ini menuntut pemerintah daerah segera menyiapkan mekanisme pengisian tahap berikutnya agar roda manajemen sekolah tidak terhambat.
Menanggapi masih banyaknya kursi kosong tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Asep Wawan Budiman, menjelaskan adanya kendala teknis dan prosedural dalam sistem kepegawaian. Menurut dia, pengisian jabatan kepala sekolah melalui skema rotasi dan promosi tidak bisa dieksekusi secara serentak karena memiliki tahapan yang terpisah.
Pemerintah daerah terikat pada regulasi digital yang mengatur alur penempatan pejabat fungsional pendidikan. Ada jeda waktu wajib yang harus dilalui sebelum kuota promosi bisa dibuka untuk mengisi posisi yang tersisa.
“Aturannya memang begitu, sesuai Sistem Informasi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (SIM KSPSTK), sistem akan menolak kalau yang rotasi diisi dengan promosi,” kata Asep. ***






















