GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Kabupaten Garut menagih kelengkapan data untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Basis data yang kuat dinilai menjadi kunci agar aturan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini tidak tumpul dan benar-benar memihak petani.
Permintaan tersebut disampaikan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin saat membacakan pendapat pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Garut di Jalan Patriot, Tarogong Kidul, Jumat, 13 November 2026. Di hadapan para legislator, ia menegaskan dukungan penuh eksekutif, namun menekankan urgensi akurasi data lapangan sebelum regulasi disahkan.
”Saya mohon kepada DPRD untuk memberikan data selengkapnya. Karena menurut saya itu sangat detail dan sangat melaraskan kita semua supaya ke depan lebih bisa memberikan keberpihakan kepada para petani,” ujar Abdusy Syakur Amin.
Syakur menilai, penyusunan aturan bagi sektor pertanian menuntut presisi tinggi. Garut merupakan salah satu daerah dengan populasi petani yang besar. Besarnya jumlah tenaga kerja di sektor hulu tersebut berbanding lurus dengan beban dan peran mereka dalam menjaga stabilitas pasokan pangan lokal.
”Artinya, proporsi dari kerjanya itu juga lebih besar peranannya dalam retribusi pangan bagi Kabupaten Garut,” kata Syakur menyoroti kontribusi vital para petani.
Dalam dinamika perekonomian daerah, sektor pertanian kerap menjadi bantalan utama ketahanan pangan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Namun, tanpa payung hukum yang berbasis data riil, kebijakan pemberdayaan berisiko meleset dari sasaran—terutama dalam melindungi petani dari fluktuasi harga, keterbatasan akses permodalan, hingga distribusi sarana produksi.
Meski memberikan catatan soal penguatan data, Syakur tetap mengapresiasi langkah cepat DPRD Garut yang mengambil prakarsa menyusun Raperda ini. Menurut dia, inisiatif legislatif tersebut menunjukkan kepekaan politik terhadap nasib pelaku utama pembangunan pertanian di Garut.
Ia menyebut kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam merancang regulasi ini merupakan sinyal komitmen bersama. Tujuannya jelas: mendongkrak kesejahteraan petani sekaligus mengamankan ketahanan pangan daerah.
Pemerintah Kabupaten Garut menargetkan pembahasan lanjutan Raperda ini dapat berjalan efektif dan substantif. Syakur berharap produk hukum yang lahir nantinya mampu memberikan kepastian hukum yang kuat, mendorong kemandirian, serta menjadi instrumen perlindungan nyata bagi petani di Garut. ***
