GOSIPGARUT.ID — Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Garut bersiap melakukan konsolidasi internal besar-besaran guna membedah Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) tentang Standar Kompetensi Tenaga Kebidanan. Langkah cepat ini diambil menindaklanjuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IBI yang berlangsung di Surabaya pada 3–7 November 2026.
Ketua IBI Kabupaten Garut, Hj. Husnul Khotimah, S.ST., Bdn., menegaskan bahwa pengawalan regulasi baru tersebut menjadi prioritas utama daerahnya. KMK setebal 240 halaman yang baru ditandatangani Menteri Kesehatan itu dinilai krusial sebagai benteng perlindungan hukum sekaligus tolok ukur mutu layanan bagi para bidan di Garut.
”Kami akan mengumpulkan pengurus terlebih dahulu untuk menyatukan pemahaman terkait KMK ini. Setelah itu, insyaallah secepatnya akan kami sosialisasikan kepada seluruh anggota IBI di Kabupaten Garut,” kata Husnul, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Husnul, penyamaan persepsi di tingkat pengurus wajib dilakukan sebelum turun ke akar rumput. Tebalnya dokumen standar kompetensi menuntut kajian mendalam agar tidak terjadi multitafsir saat diterapkan di lapangan, baik oleh bidan di Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB), klinik, puskesmas, maupun rumah sakit di wilayah Garut.
Penerapan standar baru ini diharapkan langsung berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Garut. Dengan mengacu pada pedoman yang jelas, praktik kebidanan menjadi lebih terukur dan keselamatan pasien terjamin.
”Ini menjadi acuan bagi bidan agar dalam memberikan pelayanan bisa terstandar, terukur, dan bermutu. Harapannya, keselamatan pasien terjaga, ibu sehat, dan bidan juga mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya,” ujar Husnul.
Selain menjadi pegangan bagi praktisi di lapangan, Husnul menyoroti fungsi ganda regulasi tersebut bagi dunia akademik. KMK Standar Kompetensi Tenaga Kebidanan juga menjadi rujukan utama bagi institusi pendidikan kebidanan—termasuk kampus-kampus kesehatan di Garut dan sekitarnya—dalam menyusun kurikulum yang selaras dengan kebutuhan layanan mutakhir.
Bawa Aspirasi Daerah ke Tingkat Nasional
Sebelumnya, delegasi IBI Kabupaten Garut turut ambil bagian dalam Rakernas IBI di Surabaya yang dihadiri lebih dari 2.000 bidan dari 38 provinsi. Dalam forum nasional tersebut, IBI Garut bersama perwakilan daerah dari Sabang sampai Merauke terlibat aktif merumuskan arah organisasi menghadapi dinamika regulasi kesehatan.
Husnul menjelaskan, Rakernas mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus pusat serta membagi pembahasan ke dalam tiga komisi strategis. Komisi pertama menggodok revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai persiapan menuju Kongres IBI 2028.
Komisi kedua memfokuskan pembahasan pada pembaruan kode etik profesi guna mempertegas akuntabilitas bidan. Sementara komisi ketiga menyesuaikan program kerja pada sisa setengah periode kepengurusan agar selaras dengan kebijakan nasional terbaru.
”Ada beberapa hal penting yang dibahas, terutama bagaimana kita menyelaraskan organisasi dan pelayanan bidan dengan regulasi terbaru, sehingga dalam memberikan pelayanan, bidan bisa sesuai ketentuan, terlindungi secara hukum, dan kesejahteraannya juga bisa dipertanggungjawabkan,” ucap Husnul.
Melalui serangkaian hasil Rakernas dan pengawalan ketat terhadap regulasi standar kompetensi baru, IBI Kabupaten Garut menargetkan penguatan profesionalisme anggotanya secara menyeluruh demi menekan risiko layanan dan mendongkrak derajat kesehatan masyarakat di daerah. (Yuyus)
