Jawa Barat

Dedi Mulyadi Buka-bukaan Soal Uang Kas Daerah: “Transparansi Itu Hak Rakyat, Bukan Pencitraan”

×

Dedi Mulyadi Buka-bukaan Soal Uang Kas Daerah: “Transparansi Itu Hak Rakyat, Bukan Pencitraan”

Sebarkan artikel ini
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.

GOSIPGARUT.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali mencuri perhatian publik. Kali ini bukan karena gaya nyentriknya, melainkan langkah berani membuka saldo kas daerah ke hadapan rakyat lewat media sosial.

Sejak Senin (27/10/2025), masyarakat bisa melihat langsung berapa uang yang keluar dan masuk ke kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui akun Instagram @dedimulyadi71 dan TikTok @dedimulyadiofficial.

“Seluruh catatan kas daerah ini kami sampaikan secara terbuka karena kami hanya pengelola, bukan pemilik,” tegas Dedi, atau akrab disapa KDM, dalam unggahannya.

Langkah KDM ini dianggap sebagai gebrakan transparansi di tengah sorotan publik terhadap tata kelola keuangan daerah yang seringkali dianggap tertutup. Ia menegaskan, keterbukaan ini bukan demi pencitraan, melainkan bentuk tanggung jawab moral kepada rakyat.

Baca Juga:   Dedi Mulyadi Janjikan 10 Sepeda Motor Baru dan Bangun Lagi Rumah Makan yang Dibakar

“Transparansi itu bukan untuk gagah-gagahan di medsos. Ini hak rakyat untuk tahu bagaimana uang mereka dikelola,” ujar KDM.

Rincian Uang Kas Daerah

Dalam unggahan terbarunya, KDM menampilkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar.
Per Senin (27/10/2025) pukul 17.00 WIB, saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tercatat Rp2,6 triliun.

Rinciannya, penerimaan harian mencapai Rp33,3 miliar, terdiri dari:

1. Pajak kendaraan bermotor: Rp17,5 miliar

2. Bea balik nama kendaraan bermotor: Rp11,4 miliar

3. Retribusi dan pendapatan lainnya: Rp4,3 miliar

Baca Juga:   Asep Lukman Asal Garut Masuk Lingkar Elite Kadin Jabar, Resmi Jabat Waketum Bidang Sosial dan Kebencanaan

Sedangkan total pengeluaran pada hari yang sama mencapai Rp700 miliar, dengan sebagian besar dialokasikan untuk bagi hasil pajak rokok sebesar Rp655 miliar, bantuan keuangan desa Rp6,2 miliar, serta belanja barang, jasa, dan modal lainnya.

Tradisi dari Purwakarta

Kebijakan ini bukan hal baru bagi Dedi. Saat masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta dua periode, ia juga kerap menayangkan laporan keuangan daerah secara terbuka. Tradisi itu kini dibawa ke level provinsi.

“Saya ingin rakyat punya akses langsung ke data keuangan pemerintahnya. Dengan begitu, tidak ada ruang untuk manipulasi,” tutur KDM.

Langkah ini menuai respons positif dari publik. Banyak warganet memuji keberanian sang gubernur dalam membuka data keuangan secara rinci, sesuatu yang jarang dilakukan pejabat publik di Indonesia.

Baca Juga:   Dedi Mulyadi Kritik Penerimaan Fakultas Kedokteran: “Jangan Lagi Berdasarkan Tebal Dompet”

Sebagian bahkan menyebut, jika cara ini diikuti daerah lain, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa meningkat tajam.

“Gubernur lain harusnya malu. Transparansi seperti ini yang dibutuhkan rakyat,” tulis salah satu komentar warganet.

Dengan gaya komunikatifnya yang khas dan sentuhan digital, Dedi Mulyadi tampak ingin menunjukkan bahwa transparansi bukan sekadar jargon — tapi bisa diwujudkan nyata di ruang publik. (Yan AS)

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
Konten berbayar berikut adalah iklan platform Recreativ dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *