GOSIPGARUT.ID — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Jalan Mohammad Toha, Kota Bandung, Jumat (24/10/2025). Kedatangannya bukan tanpa alasan. Ia secara khusus meminta BPK untuk melakukan pendalaman terhadap alur kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
“Yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat itu bukan saya, tapi BPK. Karena mereka yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan audit,” ujar Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, usai pertemuan tersebut.
Menurut KDM, audit yang dilakukan BPK menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dari hasil audit itu pula, publik akan mengetahui apakah Pemprov Jabar memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik atau tidak.
“Nanti bisa terlihat apakah Pemprov Jabar memiliki perencanaan keuangan yang baik, serta pengelolaan keuangan yang benar — baik dari sisi pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat maupun dari pendapatan asli daerah,” jelasnya.
KDM menambahkan, audit juga akan menilai bagaimana pemerintah provinsi melakukan belanja daerah — apakah sesuai kebutuhan masyarakat atau justru tidak tepat sasaran.
“Yang penting bagi kami adalah hasil belanja bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Itulah orientasinya,” tegasnya.
KDM menekankan, langkah yang diambilnya bersama BPK ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Jabar untuk memastikan seluruh belanja publik dilakukan secara terbuka dan bisa diakses masyarakat.
“Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini bagian dari tanggung jawab moral kami agar publik tahu bagaimana uang mereka dikelola,” pungkasnya. (Yan AS)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
