GOSIPGARUT.ID — Legislator asal Garut yang juga anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Aceng Malki, menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menuai banyak kasus keracunan di sejumlah daerah. Ia mengusulkan agar program tersebut dikelola mandiri oleh kantin sekolah, pesantren, atau kader Posyandu, bukan oleh dapur besar terpusat.
“Saya menyarankan MBG dikelola langsung oleh sekolah. Ya, dibuat SPPG atau dapur MBG-nya di sekolah saja. Biar juga lingkungan sekolah berdaya, dan mereka lebih tahu apa yang dibutuhkan dan diinginkan muridnya,” tegas Aceng, Rabu (22/10/2025).
Menurut Aceng, pengelolaan langsung di sekolah akan lebih menjamin kebersihan, keamanan, dan efektivitas penyediaan makanan bagi siswa. Skala pengelolaan yang kecil membuat pengawasan lebih mudah dilakukan dan risiko keracunan dapat diminimalisir.
“Kalau dapurnya untuk ribuan porsi, risikonya tinggi dan sulit dikontrol. Idealnya cukup untuk 500 sampai 1.000 anak per dapur. Bisa di kantin sekolah atau pesantren. Dengan begitu, masyarakat sekitar pun ikut berdaya,” ujarnya.
Jabar Catat Kasus Keracunan Terbanyak
Usulan itu muncul setelah Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan kasus keracunan MBG terbanyak secara nasional. Aceng menilai, persoalan ini tidak semata akibat bahan makanan, melainkan karena lemahnya pengawasan dan sistem distribusi.
Ia menyebut masih banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak berkoordinasi dengan puskesmas atau perangkat daerah setempat. Bahkan, ada SPPG yang keberadaannya tidak diketahui oleh pemerintah daerah.
“SPPG ada yang tidak diketahui oleh perangkat daerah di wilayahnya. Ini harus dievaluasi dari sisi pengawasan,” kata Aceng.
Aceng juga mengungkapkan bahwa banyak tenaga dapur MBG tidak memiliki kompetensi memasak dalam skala besar, yang berdampak langsung pada kualitas makanan. Selain itu, sejumlah sekolah penerima MBG belum memenuhi standar menu bergizi, seperti tidak menyediakan susu dan buah-buahan sesuai pedoman gizi seimbang.
“Ini menunjukkan sistemnya masih lemah. Dari 2.131 dapur penyedia MBG di Jawa Barat, hanya 17 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Itu sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Aceng menduga masih ada faktor non-teknis dalam proses penunjukan dapur penyedia, termasuk pengaruh koneksi yang membuat kualitas pelayanan tidak merat.
Tolak Dana Tunai untuk Orangtua
Menanggapi usulan sebagian pihak agar dana MBG disalurkan langsung kepada orangtua siswa, Aceng menolak tegas gagasan tersebut. Menurutnya, mekanisme seperti itu justru bisa mengacaukan sistem kontrol gizi di sekolah.
“Kalau dana diserahkan ke orang tua, siapa yang menjamin anak-anak benar-benar makan bergizi? Penyaluran tetap harus melalui lembaga pendidikan agar pengelolaan gizi dan makanan terkontrol,” tegas legislator asal Garut itu.
Aceng menilai, sudah saatnya pemerintah provinsi melakukan reformasi sistem pengelolaan MBG dengan menekankan pada kemandirian sekolah dan transparansi dapur penyedia. Ia juga mendorong agar pengawasan melibatkan unsur masyarakat, termasuk kader Posyandu dan komite sekolah.
“Sekolah, pesantren, dan masyarakat harus dilibatkan. Kalau semua ikut terlibat, program makan bergizi bukan hanya aman, tapi juga jadi sarana pemberdayaan ekonomi lokal,” pungkasnya. (IK))
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
