GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut tengah menghadapi ujian fiskal serius. Dari total APBD hampir Rp 5 triliun, Garut harus memangkas Rp 436 miliar akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Kondisi ini memaksa seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penyesuaian anggaran dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2026. Meski begitu, Bupati Garut Abdusy Syakur memastikan roda pembangunan tetap berputar, meski dengan langkah yang lebih hemat.
“Kami sudah instruksikan seluruh SKPD untuk menyesuaikan. Program prioritas tetap jalan, tapi kegiatan yang tidak mendesak harus dikurangi,” ujar Syakur kepada pers belum lama ini.
“Efisiensi ini menyentuh hal-hal kecil seperti konsumsi rapat, SPPD, ATK, sampai acara seremonial yang tidak penting. Semua harus berhemat,” tambahnya.
Jalan 200 Kilometer Tertunda, Tapi Optimisme Tetap Dijaga
Pemangkasan anggaran juga berdampak pada sejumlah proyek besar. Salah satunya program perbaikan jalan rusak sepanjang 200 kilometer, yang kini hanya bisa direalisasikan sebagian.
Selain itu, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi pejabat setingkat kepala dinas juga ikut disesuaikan. Namun, Syakur menegaskan, efisiensi bukan berarti stagnasi.
“Ada yang harus ditunda, iya. Tapi kita tidak boleh berhenti membangun. Selama anggaran ada, kita tetap bergerak,” tegasnya.
Garut bukan satu-satunya daerah yang terkena imbas. Kebijakan efisiensi dilakukan secara nasional oleh Kementerian Keuangan, untuk menjaga keseimbangan keuangan negara di tengah tekanan fiskal yang meningkat.
Meski harus mengetatkan ikat pinggang, Pemkab Garut berkomitmen menjaga layanan publik dan program prioritas rakyat agar tetap berjalan.
“Kita harus adaptif. Efisiensi ini justru momentum untuk bekerja lebih kreatif dan efektif,” tutup Syakur. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
