GOSIPGARUT.ID — Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) dengan menambah jumlah rombongan belajar (rombel) hingga 50 siswa per kelas dinilai bukan solusi jitu. Penggiat Pemberdayaan Masyarakat, Yudi Kurnia, menyebut kebijakan itu justru berpotensi menambah masalah baru.
“PAPS dengan menambah rombel bukan sebuah solusi, tapi perlu kajian dan assessment menyeluruh,” kata Yudi saat ditemui di Garut, Sabtu, 16 Agustus 2025.
Menurutnya, kebijakan rombel besar hanya mungkin diterapkan di kawasan perkotaan, itupun tanpa mematikan peran sekolah swasta. Sementara untuk wilayah pelosok seperti Kecamatan Cisompet, Pamulihan, Cibalong, Cisewu, dan Bungbulang, persoalan putus sekolah tak bisa dijawab dengan menjejalkan siswa di kelas penuh sesak.
Risiko jarak jauh dan infrastruktur buruk
Yudi menilai kebijakan itu mendorong orang tua di pelosok memaksakan anak mereka masuk sekolah negeri meski jaraknya jauh dan harus ditempuh dengan berjalan kaki. Padahal, risiko perjalanan panjang dengan kondisi jalan rusak hingga biaya transportasi yang mahal justru membuat anak rentan kembali putus sekolah.
“Di Pamulihan atau Cibalong misalnya, ongkos ojek bisa Rp60 ribu pulang-pergi. Sementara penghasilan orang tua hanya Rp50 ribu per hari. Bagaimana mereka bisa memaksakan?” ujar Yudi.
Selain ongkos transportasi, faktor lain yang membuat angka putus sekolah tinggi di selatan Garut adalah rendahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan. Banyak anak didorong untuk bekerja membantu ekonomi keluarga atau bahkan dinikahkan muda.
Sekolah swasta perlu didukung
Alih-alih menambah rombel di sekolah negeri, kata Yudi, pemerintah seharusnya memperkuat sekolah swasta yang sudah ada di wilayah pelosok. Dukungan berupa fasilitas, subsidi, hingga bantuan operasional setara sekolah negeri penting agar sekolah swasta bisa bertahan dan memberi layanan gratis bagi masyarakat.
“Sekolah swasta itu lahir dari peran aktif masyarakat. Jangan sampai justru dimatikan oleh kebijakan seragam,” katanya.
Jika di satu daerah belum ada sekolah sama sekali, tambah Yudi, maka kewajiban pemerintah adalah membangun sekolah baru yang dapat dijangkau oleh masyarakat setempat.
Yudi menegaskan, menambah rombel tanpa perbaikan infrastruktur ibarat tambal sulam. Angka putus sekolah tidak akan turun signifikan jika hambatan transportasi dan biaya hidup warga miskin tidak diatasi.
“PAPS itu harus berbasis kajian dan assessment. Kalau tidak, hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya,” pungkasnya. (Ai Karnengsih)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
