GOSIPGARUT.ID — Keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah dengan penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri dari 36 siswa menjadi 50 siswa per kelas, memantik pro kontra pengelola sekolah swasta di Kabupaten Garut.
Iman Sulaiman, Waka Kesiswaan SMK Bina Siswa Mandiri mengatakan jika keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut berdampak pada guru di sekolah swasta yang sudah sertifikasi. Karena, jika siswa kurang, maka jam sertifikasi kurang dan harus mencari sekolah tambahan.
“Keputusan tersebut berdampak pada guru di sekolah swasta yang sudah sertifikasi karena jika siswa kurang, jam sertifikasi kurang dan harus mencari sekolah tambahan dan itu tentu menjadi beban tambahan bagi guru tersebut,” ungkap dia, Kamis (10/7/2025).
Menurut Iman, selain berdampak pada jam sertifikasi guru di sekolah swasta, keputusan gubernur itu juga berpengaruh kepada penerimaan siswa baru. Dia mencontohkan, yang terjadi di SMK Bina Siswa Mandiri yang tahun sebelumnya bisa menerima siswa 7 kelas tapi kini baru 5 kelas.
“Jika pun bertambah paling menjadi 6 kelas. Artinya mengalami penurunan sebanyak 1 hingga 2 kelas,” ucap Iman.
Tetapi, lanjut dia, keputusan gubernur tersebut tidak menjadikan patah semangat justru dijadikan cambuk agar pihaknya selaku pengelola sekolah swasta bisa meningkatkan kwalitas dan memberikan pendidikan yang terbaik hingga bisa bersaing dengan sekolah negeri.
“Kita tidak patah semangat, keputusan tersebut kita jadikan cambuk untuk bisa memberikan pendidikan yang terbaik kepada siswa. Caranya dengan meningkatkan kompetensi dan keahlian guru dengan mengikuti seminar, pendidikan di platform-platform yang tersedia. Tujuannya agar kita bisa bersaing dengan sekolah negeri,” jelas Iman.
Terpisah, pemilik dan pembina SMK Nurul Muttaqin Kabupaten Garut, H. Dedi Suryadi menyebut jika keputusan gubernur tersebut akan berdampak pada kelas yang tidak efektif karena guru akan kesulitan menguasai kelas. Selain itu, keputusan itu pun mengancam sekolah swasta tidak bisa menerima siswa baru karena mayoritas siswa dan orang tua akan memilih sekolah negeri.
Senada dengan ungkapan Dedi Suryadi,Jajang salah seorang siswa di Garut menyebut jika rombel ditambah tanpa ada perubahan ruang kelas akan menimbulkan ketidak nyamanan dalam belajar.
“Jika jumlah siswa ditambah terus ruang kelasnya tetap tidak diperluas, maka belajar tidak akan nyaman karena kelas penuh. Sekarang saja yang satu kelas 30 atau 36 siswa, sudah terasa padat apalagi jika sampai 50 siswa, gak terbayang konsentrasi belajar seperti apa,” cetusnya.
Jajang tidak bisa dibayangkan juga jika upacara bendera, kapasitas lapangan upacara yang terbatas apakah cukup untuk menampung jumlah siswa ketika rombel ditambah. Sarana lain seperti WC atau masjid, harus ditambah juga, jangan dipaksakan malah menjadi tidak nyaman untuk belajar.
“Kebersihan pun tidak terjamin karena terbatasnya WC,” kata dia. (Ai Karnengsih)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
