GOSIPGARUT.ID — Beredarnya kelander capres yang dibagikan oleh pendamping program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Tarogongkaler beberapa waktu yang lalu, ditanggapi Ketua Umum Relawan Roemah Djoeang Brigade 02 Garut, Yusuf Supriadi.
Selaku relawan pasangan 02 (Prabowo — Sandi), di Kabupaten Garut, pihaknya berharap adanya netralitas dari semua unsur aparatur negara.
Yusup mengakui sudah mendapatkan infromasi terkait pembagian kalender yang dibagikan oleh pendamping PKH. “Informasi dari tim relawan, teman – teman di medsos, maupun di grup terkait ini (pembagian kalender),” kata dia, saat ditemui di Roemah Djeoang Jalan Suherman.
Meski begitu, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan bukti fisik kalender yang ramai dibicarakan tersebut. Sehingga pihaknya belum bisa mengambil langkah-langkah, kecuali hanya bisa mengimbau kepada pendamping PKH yang diduga menjadi sarana kampanye.
“Yang namanya uang negara itu ya uang rakyat, siapapun presidennya harus menjalankan amanat Undang-Undang, melalui pemerintah,” ujar Yusup.
Jadi seandinya ada oknum pendamping PKH atau perintah dari oknum pimpinan atau memang disengaja sebagai sarana untuk kampanye, ia menambahkan, hal itu merupakan hal yang tidak baik karena akan memcitrakan demokrasi yang tidak sehat.
“Semestinya demokrasi ini tidak dikotori oleh hal – hal yang tidak elok, baik dari pasangan 01 maupun pasangan 02. Tetapi diharapkan kompetisi ini menjadi kompetisi yang sehat, kompetisi yang tidak bagi – bagi uang maupun bagi – bagi sembako,” kata Yusup.
Ia juga berharap aparatur negara seperti aparat Kepolisian, TNI, PNS, kepala desa melalui surat edaran Kapolri dengan No Surat KS/DEN C 04/III/2019/DIVPROPAM. Mengimbau seluruh aparat pemerintahan untuk bisa menjaga netralitasnya dalam pemilu kali ini.
“Seluruh jajaran Kepolisian harus netral dalam keberpihakan, posisinya harus di tengah-tengah. Kalau ada yang salah tegur,” ujar Yusup. (Yuyus YS)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
