GOSIPGARUT.ID — Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Garut memacu pembentukan kepengurusan hingga tingkat desa dan kelurahan. Melalui agenda maraton Musyawarah Ranting (Musran), partai berlambang bola dunia ini baru merekrut sekitar 1.800 kader, atau 35 persen dari total target 6.200 pengurus yang dipatok rampung pada pertengahan Desember 2026.
Langkah percepatan ini menjadi bagian krusial dalam memanaskan mesin politik PKB Garut jauh sebelum Pemilu 2029 bergulir. Partai menargetkan raihan 10 kursi legislatif pada kontestasi mendatang—sebuah ambisi yang menuntut kehadiran infrastruktur partai hingga ke akar rumput.
Sekretaris Umum DPC PKB Kabupaten Garut, Cecep Ginanjar, menyatakan pihaknya masih memiliki pekerjaan rumah untuk menuntaskan sisa 65 persen formasi kepengurusan dalam waktu singkat. Hingga pertengahan November ini, Musran telah digelar sebanyak 12 kali dan menjangkau hampir 18 kecamatan di Garut.
”Kalau kita ingin menjadi pemenang pada Pemilu 2029, maka mesin partai harus hidup,” kata Cecep dalam keterangannya.
“Pengurus di setiap desa harus terbentuk karena mereka nantinya menjadi ujung tombak organisasi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat,” tambah dia.
Secara administratif, pendataan calon pengurus ranting diklaim telah menyentuh angka 75 persen. Namun, proses pembentukan formal dan pelantikan dilakukan secara bertahap dengan menggabungkan beberapa kecamatan dalam satu forum Musran, menyesuaikan luas wilayah dan jumlah desa.
Di kawasan padat penduduk seperti Kecamatan Tarogong Kidul, kata Cecep, PKB bahkan memperluas jangkauan struktur hingga tingkat rukun warga (RW).
Pembentukan struktur tingkat bawah ini tidak sekadar mengejar kelengkapan administratif. Para kader yang terjaring akan menjalani pendidikan politik dan pembekalan teknis sebelum diterjunkan. Mereka diproyeksikan menjadi saksi di tempat pemungutan suara (TPS) sekaligus perpanjangan tangan partai dalam mengadvokasi keluhan publik.
Cecep mencontohkan, pengurus ranting disiapkan untuk menampung aduan warga terkait carut-marut pelayanan dasar, mulai dari administrasi kependudukan, layanan kesehatan, hingga kepesertaan BPJS. Laporan beserta bukti dari tingkat desa akan diteruskan kepada fraksi PKB di parlemen daerah untuk ditindaklanjuti.
”Bukan berarti partai harus menyelesaikan seluruh persoalan karena itu merupakan kewajiban pemerintah, tetapi setidaknya kami bisa membantu menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujar Cecep.
Dalam menyusun komposisi pengurus ranting, PKB Garut menerapkan segmentasi usia dan kuota gender yang ketat guna merespons demografi pemilih Garut yang didominasi generasi milenial dan Gen Z. Posisi eksekutif partai di jajaran Dewan Tanfidz diprioritaskan bagi kader muda berusia maksimal 35 hingga 40 tahun, yang juga akan dibekali penguasaan teknologi digital.
Sementara itu, kader senior di atas 40 tahun ditempatkan di jajaran Dewan Syuro sebagai pengarah kebijakan.
Selain regenerasi, DPC PKB Garut mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 35 persen di setiap kepengurusan desa—melampaui ambang batas minimal 30 persen yang lazim diatur dalam undang-undang kepemiluan.
”Keterwakilan perempuan bukan hanya sekadar memenuhi ketentuan, tetapi memang menjadi kewajiban di internal PKB,” ucap Cecep. “Kami ingin ada perpaduan antara pengalaman kader senior, kreativitas generasi muda, dan kontribusi perempuan.”
Meski waktu menuju tenggat Desember kian sempit, PKB Garut optimistis seluruh formasi pengurus desa dapat tuntas tepat waktu. Konsolidasi dini ini diharapkan mampu mengunci basis suara di tingkat tapak sebelum tahapan resmi pemilu dimulai. (Yuyus)
