Peristiwa

Etika Sidang Tercoreng, Anggota DPRD Garut Kedapatan Nge-Vape Saat Rapat Paripurna

×

Etika Sidang Tercoreng, Anggota DPRD Garut Kedapatan Nge-Vape Saat Rapat Paripurna

Sebarkan artikel ini
Seorang wakil rakyat dari Fraksi Partai Golkar berinisial MB tertangkap basah menggunakan rokok elektrik atau vape di tengah jalannya sidang resmi pada Jumat (13/11/2026).

GOSIPGARUT.ID — Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut diwarnai tindakan tak terpuji. Seorang wakil rakyat dari Fraksi Partai Golkar berinisial MB tertangkap basah menggunakan rokok elektrik atau vape di tengah jalannya sidang resmi pada Jumat (13/11/2026).

​Aksi tersebut sontak mencoreng marwah lembaga legislatif. Pasalnya, ruang sidang paripurna merupakan area steril dan kawasan tanpa rokok yang menuntut ketertiban, etika tinggi, serta penghormatan penuh terhadap jalannya agenda kenegaraan.

​Peristiwa itu terjadi saat rapat paripurna membahas sejumlah agenda strategis daerah. Sidang siang itu di antaranya mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, 26 Raperda prakarsa pemerintah daerah, serta satu Raperda inisiatif DPRD tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Baca Juga:   Periksa Kasus Hubungan Gelap Anggota Dewan, BK DPRD Garut Panggil Pelapor

​Alih-alih menyimak pembahasan krusial bagi hajat hidup masyarakat Garut tersebut, MB justru terlihat santai mengepulkan asap vape di tempat duduknya. Tindakan ini memicu sorotan tajam karena dilakukan di ruang publik yang terikat aturan tata tertib ketat demi kenyamanan dan kesehatan bersama.

​Hingga berita ini diturunkan, MB maupun pimpinan Fraksi Partai Golkar belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pelanggaran etika tersebut. Sikap bungkam juga ditunjukkan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Garut saat dikonfirmasi mengenai potensi investigasi atau sanksi etik.

Baca Juga:   Ikuti Aplikasi Peta, Wisatawan Asal Tangerang Tersesat di Gunung Papandayan

​Pengamat kebijakan publik menilai insiden ini mencerminkan rendahnya kepatuhan moral pejabat publik terhadap aturan dasar. Ruang paripurna, menurut pengamat, bukan sekadar tempat formalitas, melainkan simbol kedaulatan rakyat yang wajib dijaga marwahnya dari tindakan indisipliner.

​Publik Garut kini menuntut transparansi dan langkah tegas dari Badan Kehormatan DPRD. Penjelasan terbuka dari MB mutlak diperlukan agar insiden ini tidak menjadi preseden buruk bagi kredibilitas lembaga legislatif di mata masyarakat. (Yuyus)

Gusjab
previous arrow
next arrow

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
Konten berbayar berikut adalah iklan platform Recreativ dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *