GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Kabupaten Garut memperketat standar perlindungan tenaga kerja dengan menagih komitmen nyata sektor swasta. Di tengah dinamika ekonomi yang penuh tekanan, lima korporasi dinilai berhasil membuktikan tanggung jawab sosialnya dengan memperluas jaring pengaman bagi pekerja rentan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek).
Apresiasi tersebut dikemas dalam bentuk Penghargaan Bupati Garut yang diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Garut, Putri Karlina. Penyerahan piagam berlangsung di sela-sela Apel Gabungan di Lapangan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Tarogong Kidul, Senin (9/11/2026).
Bagi dunia usaha, langkah ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan indikator vital sejauh mana sektor swasta menempatkan kesejahteraan buruh sebagai prioritas operasional. Kelima perusahaan yang dinobatkan sebagai pelopor sadar jaminan sosial meliputi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) Cabang Garut, PT Pratama Abadi Industri, PT Changshin Reksa Jaya, PT Coir Indonesia Global, serta Hotel Harmoni Garut.
Rekam jejak kelima entitas bisnis ini dinilai konsisten, baik dalam memastikan kepatuhan internal terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maupun dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk mengkaver pekerja informal di zona sekitar mereka.
Dalam amanatnya, Putri Karlina menyoroti pentingnya kesadaran kolektif pengusaha. Ia menegaskan bahwa ekspansi bisnis harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak dasar tenaga kerja. Dengan nada tegas, ia bahkan menjadikan dirinya dan kalangan birokrat yang berlatar belakang pengusaha sebagai tolok ukur kedisiplinan kepatuhan.
”Semoga, kalau ada teman-teman Aparatur Sipil Negara, dan juga saya sendiri yang punya perusahaan di sini, itu juga bisa ikut meningkatkan kesadarannya dalam mendaftarkan rekan-rekan pegawainya masuk ke BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Putri di hadapan ratusan peserta apel.
Selain menyoroti sektor ketenagakerjaan, pimpinan daerah ini juga membidik persoalan krusial di sektor pelayanan publik: pembersihan data (cleansing) kepesertaan BPJS Kesehatan pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kebijakan pusat yang tengah bergulir ini menuntut validitas data agar subsidi negara benar-benar tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.
Dalam konteks tersebut, birokrasi lokal didorong tidak tinggal diam. Putri menginstruksikan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk turun tangan langsung menjadi jembatan informasi bagi masyarakat bawah yang kerap kebingungan menghadapi perombakan data jaminan kesehatan.
”Kita sebagai Aparatur Sipil Negara harus bisa menjadi mediator atau komunikator yang baik untuk memfasilitasinya,” tegas Putri.
Langkah ganda Pemkab Garut ini mengirimkan sinyal kuat: penegakan aturan jaminan sosial dan pembenahan data jaminan kesehatan menjadi taruhan utama dalam mendongkrak indeks pembangunan manusia di Garut. Harapannya, korporasi tidak lagi melihat jaminan sosial sebagai beban biaya, melainkan investasi jangka panjang demi stabilitas sosial dan produktivitas daerah. ***
