GOSIPGARUT.ID — Dugaan praktik jual-beli proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Garut menjadi sorotan publik setelah nama salah satu oknum unsur pimpinan DPRD Garut disebut dalam perkara yang menyeret seorang pengusaha lokal. Kasus tersebut mencuat setelah pengusaha itu dikabarkan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah akibat janji proyek pemerintah yang diduga tidak pernah terealisasi.
Perkara itu kini memantik perhatian berbagai kalangan, mulai dari masyarakat sipil hingga pengamat pemerintahan daerah. Mereka meminta aparat penegak hukum (APH) melakukan penelusuran secara menyeluruh agar persoalan tidak berhenti pada dugaan sengketa pribadi semata.
Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) menilai dugaan tersebut harus dipandang serius karena berkaitan dengan integritas lembaga legislatif daerah dan tata kelola anggaran publik.
Ketua GIPS, Ade Sudrajat, mengatakan publik berhak mengetahui apakah terdapat penyalahgunaan pengaruh jabatan dalam proses yang dikaitkan dengan proyek pemerintah daerah.
“Jika benar ada janji proyek APBD yang disertai aliran uang, maka persoalan ini harus dibuka secara terang dan objektif. Jangan sampai muncul kesan bahwa proyek pemerintah bisa diperjualbelikan melalui kedekatan kekuasaan,” kata Ade, Selasa (19/5/2026).
Menurut Ade, dugaan yang menyeret unsur pimpinan DPRD tidak bisa dianggap persoalan biasa karena DPRD memiliki fungsi strategis dalam pengawasan dan pembahasan anggaran daerah. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan perlu ditangani secara transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik di lingkungan legislatif daerah. Selama ini, kata dia, GIPS beberapa kali mengajukan permohonan dokumen terkait pengawasan anggaran, namun respons yang diterima dinilai belum optimal.
“Keterbukaan informasi menjadi fondasi utama pengawasan publik. Ketika akses terhadap informasi anggaran sulit diperoleh, ruang kecurigaan di masyarakat akan semakin besar,” ujarnya.
GIPS mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Garut segera melakukan pemeriksaan etik terhadap oknum yang disebut dalam perkara tersebut. Selain itu, Kepolisian dan Kejaksaan diminta menelusuri kemungkinan adanya unsur pidana korupsi, gratifikasi, maupun praktik percaloan proyek daerah.
Di tengah berkembangnya isu tersebut, sejumlah warga berharap proses penanganan dilakukan secara terbuka dan tidak tebang pilih. Mereka menilai kasus yang berkaitan dengan proyek pemerintah sering kali menimbulkan keresahan karena menyangkut penggunaan uang publik.
“Kalau memang tidak ada pelanggaran, tentu harus dijelaskan secara terbuka supaya tidak menjadi bola liar di masyarakat. Tapi kalau ada unsur penyimpangan, harus diproses sesuai hukum,” ujar Dedi (48), warga Garut Kota.
Pengamat kebijakan publik menilai dugaan transaksi proyek APBD merupakan persoalan sensitif karena dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik daerah. Apalagi, DPRD memiliki posisi penting dalam menentukan arah kebijakan dan pengawasan anggaran pembangunan.
“Kepercayaan publik terhadap lembaga politik dibangun melalui akuntabilitas. Karena itu, dugaan seperti ini harus dijawab dengan proses yang transparan dan profesional,” kata seorang pengamat pemerintahan daerah di Garut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Garut terkait dugaan yang beredar. Sementara itu, GIPS menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus dan meminta masyarakat ikut mengawasi proses penanganannya agar berjalan terbuka serta tuntas. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
