GOSIPGARUT.ID — Krisis lingkungan hidup di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Garut, mendapat sorotan serius dalam forum silaturahmi lintas elemen masyarakat bersama Menteri Lingkungan Hidup RI, Jumhur Hidayat, di Rumah Kebangsaan HD Soetisno, Bandung, Minggu (10/5/2026).
Dalam forum tersebut, para tokoh masyarakat, budayawan, aktivis, hingga pegiat lingkungan mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terhadap berbagai persoalan lingkungan yang dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.
Pinisepuh Majelis Musyawarah Sunda (MMS), Dindin S Maolani, mengatakan persoalan lingkungan hidup tidak bisa lagi dipandang sebagai isu biasa karena dampaknya telah dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurut dia, keberanian moral pemerintah sangat dibutuhkan untuk menghadapi kepentingan ekonomi yang kerap mengorbankan lingkungan hidup.
“Lingkungan hidup menyangkut keselamatan rakyat. Negara harus hadir dan berani berpihak kepada kepentingan masyarakat serta keberlanjutan generasi mendatang,” kata Dindin.
Sementara itu, tokoh masyarakat Garut, Rd. Holil Aksan Umarzen, menilai semangat aktivisme rakyat harus tetap hidup di dalam kebijakan pemerintahan, terutama dalam menangani berbagai persoalan ekologis di Garut.
Dalam kesempatan tersebut, Holil menyampaikan tiga persoalan prioritas yang dinilai mendesak untuk segera ditangani pemerintah pusat maupun daerah.
Persoalan pertama adalah kondisi limbah industri kulit di kawasan Sukaregang, Garut.Limbah yang menumpuk dan bau menyengat disebut telah mencemari lingkungan serta mengganggu kesehatan warga di sekitar kawasan industri.
Ia meminta pemerintah melakukan audit lingkungan secara menyeluruh, memperkuat sistem pengolahan limbah terpadu, serta menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan.
“Penanganan Sukaregang tidak bisa lagi setengah-setengah karena dampaknya sudah dirasakan masyarakat,” ujar Holil.
Persoalan kedua berkaitan dengan pembangunan irigasi Sungai Cipuluh di Garut Utara. Menurut Holil, optimalisasi sungai tersebut dapat menjadi solusi untuk menjaga lahan pertanian produktif di tengah maraknya alih fungsi lahan akibat ekspansi kawasan industri.
Ia menyebut aliran Sungai Cipuluh berpotensi mendukung pengairan sekitar 1.000 hektare lahan pertanian produktif di wilayah Garut Utara.
Selain itu, pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dinilai penting agar ketahanan pangan dan keseimbangan ekologis masyarakat tetap terjaga.
Adapun persoalan ketiga adalah maraknya aktivitas galian pasir dan alih fungsi lahan di kawasan hulu Cimanuk yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Kerusakan kawasan hulu disebut berpotensi mengancam sumber air, sektor pertanian, hingga keselamatan ekologis masyarakat di wilayah Garut dan daerah hilir.
Holil meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan lingkungan hidup di Kabupaten Garut, termasuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas yang merusak kawasan resapan air.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup RI, Jumhur Hidayat, menegaskan komitmennya untuk serius menangani persoalan sampah dan kerusakan lingkungan hidup di Jawa Barat.
Menurut dia, persoalan lingkungan tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi harus menjadi gerakan bersama lintas sektor, termasuk melibatkan tokoh agama, budayawan, komunitas, dan masyarakat.
MMS menilai keberanian menegakkan hukum lingkungan dan keberpihakan terhadap ruang hidup masyarakat harus menjadi fondasi utama pembangunan di Jawa Barat agar krisis ekologis tidak semakin meluas. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
