GOSIPGARUT.ID — Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, turun langsung memimpin penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Garut, Jalan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kamis (7/5/2026).
Penertiban tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan Pemda agar lebih tertib, rapi, dan bebas dari kesemrawutan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Di sela kegiatan, Putri Karlina menegaskan bahwa kawasan sekitar kantor pemerintahan harus menjadi contoh kedisiplinan dan ketertiban bagi wilayah lain di Kabupaten Garut.
“Kalau kita menertibkan kawasan perkotaan, nanti masyarakat pasti bertanya, kenapa PKL di depan kantor Pemda sendiri tidak ditertibkan. Maka hari ini kita mulai dari sini, kita rapikan dan tata bersama,” ujar Putri.
Menurut dia, penataan kawasan Pemda bukan sekadar persoalan estetika kota, tetapi juga menyangkut wibawa pemerintah daerah dalam menegakkan aturan.
Putri memastikan, langkah yang dilakukan pemerintah bukan untuk menggusur para pedagang kecil, melainkan menata aktivitas perdagangan agar tetap berjalan tanpa mengganggu fasilitas umum, arus lalu lintas, maupun kenyamanan masyarakat.
“Ini bukan pengusiran. Kami tetap memberikan ruang dan fasilitas bagi para pedagang agar bisa tetap berjualan dengan tertib,” katanya.
Putri juga meminta para PKL mematuhi aturan penempatan lapak yang telah disediakan pemerintah daerah. Ia menilai ketertiban hanya bisa tercipta apabila ada kerja sama antara pemerintah dan para pedagang.
Selain penertiban PKL, Putri turut menyoroti persoalan parkir liar di sekitar kawasan Pemda Garut yang kerap memicu kemacetan, terutama pada jam sibuk. Pemkab Garut, kata dia, kini tengah menyiapkan sistem penataan parkir resmi melalui Dinas Perhubungan.
“Kami ingin kawasan Pemda ini lebih tertata. Jangan sampai trotoar dipenuhi lapak dan bahu jalan dipakai parkir sembarangan,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Putri juga memberikan peringatan keras terkait potensi praktik jual-beli lapak di lokasi relokasi PKL. Ia menegaskan fasilitas pemerintah tidak boleh diperjualbelikan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.
“Tidak boleh ada jual-beli lapak. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk mencari keuntungan pribadi,” tegasnya.
Putri berharap penataan kawasan pusat pemerintahan ini dapat menjadi langkah awal menciptakan wajah kota yang lebih tertib, nyaman, dan representatif sebagai pusat pelayanan publik. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
