Imas Aan Ubudiah Pulangkan 13 Warga Garut–Tasikmalaya Korban Penipuan Kerja di Kalbar

GOSIPGARUT.ID — Anggota Komisi VI DPR RI Imas Aan Ubudiah memfasilitasi pemulangan 13 warga Garut dan Tasikmalaya yang menjadi korban penipuan perekrutan kerja di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Mereka sebelumnya terlantar di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, tanpa pekerjaan, tempat tinggal, maupun kejelasan dari perekrut.

“Alhamdulillah semuanya kembali dengan selamat. Ini kewajiban saya untuk memastikan warga saya tidak dibiarkan terlantar di daerah lain,” ujar Imas dalam keterangan, Rabu (19/11/2025)

Dijanjikan Gaji, Justru Tak Dibayar Selama Empat Bulan

Kasus bermula ketika sepuluh warga Garut dan tiga warga Tasikmalaya diiming-imingi pekerjaan sebagai buruh perkebunan kelapa sawit dengan gaji layak. Mereka sempat bekerja selama empat bulan, tetapi tidak menerima upah sepeser pun. Alih-alih mendapat kejelasan, para korban justru kembali dibawa oleh perekrut dengan janji pekerjaan baru di lokasi lain. Setiba di Kalbar, mereka malah ditelantarkan.

“Mereka ini pejuang nafkah keluarga, tetapi malah diperdaya sesama warga kita sendiri. Mudah-mudahan ke depan tidak lagi terjadi korban seperti ini,” kata Imas.

Imas memastikan dirinya akan mendorong penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan penipuan dan penelantaran tersebut. Ia menilai tindakan tegas diperlukan agar kasus serupa tidak kembali terjadi, mengingat praktik penipuan pekerjaan di luar daerah masih sering menjerat warga yang membutuhkan penghasilan.

Selain itu, Imas meminta pemerintah daerah serta aparat desa lebih aktif memberikan edukasi dan memastikan warganya tidak mudah tergiur tawaran kerja tanpa kejelasan kontrak maupun identitas perekrut.

Akhirnya Bisa Pulang

Setelah menerima laporan mengenai kondisi mereka di Sungai Raya, Imas bergerak memfasilitasi proses pemulangan ke kampung halaman masing-masing di Garut dan Tasikmalaya. Kini, 13 orang tersebut telah tiba kembali di Jawa Barat dalam keadaan selamat.

“Ini bukan hanya soal memulangkan warga, tapi mengembalikan martabat mereka sebagai pekerja,” ujarnya.

Kasus ini kembali menegaskan rentannya penipuan berkedok lowongan kerja, terutama bagi pekerja informal yang mencari peluang di luar daerah. Pemerintah diminta memperketat pengawasan sekaligus memperluas akses informasi kerja yang resmi dan terverifikasi. ***