Lewat Aplikasi ‘Srikandi’, Bupati Garut Ubah Cara Lama Jadi Digital: “Sekarang Tanda Tangan Bisa dari Rumah”

GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Kabupaten Garut mulai menanggalkan cara-cara lama dalam pengelolaan administrasi. Kini, birokrasi daerah itu beralih ke sistem digital lewat aplikasi Srikandi — Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi — yang menjadi langkah nyata menuju pemerintahan tanpa kertas (paperless government).

Langkah transformasi ini disorot langsung oleh Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, saat menghadiri acara Penguatan Penggunaan Aplikasi Srikandi di Auditorium Prof. Dr. Aam Hamdani, Kampus 4 Uniga, Garut, Rabu (15/10/2025). Acara tersebut diikuti 158 peserta, mulai dari kepala dinas hingga operator aplikasi di seluruh SKPD dan kecamatan.

“Srikandi ini mengubah pola kerja saya. Dulu sering pulang malam karena harus menandatangani surat satu per satu. Sekarang cukup buka aplikasi, tanda tangan bisa dilakukan dari rumah,” ujar Bupati Syakur, yang disambut tepuk tangan para peserta.

Syakur menekankan bahwa manfaat terbesar dari Srikandi bukan hanya efisiensi waktu, tetapi juga keterbukaan dan akuntabilitas. Melalui sistem terintegrasi ini, seluruh surat dinas kini dapat didisposisikan ke 35 SKPD sekaligus dalam hitungan detik.

“Saya bisa tahu siapa yang sudah membaca surat edaran, siapa yang belum. Enggak bisa dimundurkan tanggalnya, enggak bisa di-backdate. Semua tercatat otomatis,” tegasnya.

Bupati menilai, dengan transparansi semacam ini, koordinasi lintas instansi menjadi lebih mudah. Ia bahkan menilai sistem digital dapat memperkuat budaya kerja yang disiplin dan berbasis hasil, bukan sekadar formalitas administrasi.

“Sekarang enggak perlu saya teriak-teriak, cukup satu perintah lewat aplikasi, semua bisa jalan,” tambahnya.

ANRI Ingatkan: Arsip Adalah Jejak Sejarah, Bukan Sekadar Dokumen

Sementara itu, Direktur Kearsipan Daerah II Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Wawan, mengingatkan pentingnya arsip sebagai bukti sejarah dan tanggung jawab publik.

“Garut berdiri sejak 1813. Tapi apakah kita punya catatan otentik dan lengkap tentang perjalanan Garut sejak saat itu? Itu tantangannya,” ujarnya.

Menurut Wawan, arsip bukan sekadar kumpulan dokumen, melainkan identitas dan memori kolektif bangsa. Karena itu, UU Nomor 43 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengelolaan arsip adalah mandat negara, bukan pilihan.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, Totong, melaporkan bahwa penggunaan aplikasi Srikandi di Pemkab Garut terus meningkat. Hingga pertengahan Oktober, tercatat 40.625 naskah masuk, 17.789 naskah keluar, dan 36.496 disposisi telah tercatat dalam sistem.

“Rasio keaktifan pengguna sudah di atas 50 persen, dan kami targetkan mencapai 80 persen pada akhir bulan,” ungkap Totong.

Untuk memastikan transisi berjalan mulus, pihaknya membentuk Help Desk Srikandi yang bertugas menampung keluhan, memberikan solusi teknis, dan melakukan edukasi bagi seluruh pengguna.

Transformasi digital melalui Srikandi menjadi momentum penting bagi birokrasi Garut. Di tengah tantangan modernisasi pemerintahan, Garut mencoba menegaskan posisinya sebagai daerah yang tidak hanya adaptif, tapi juga progresif.

“Ini bukan soal aplikasi, tapi soal perubahan budaya kerja,” tutur Syakur. “Kalau dulu kita bekerja dengan kertas, sekarang kita bekerja dengan data.”

Dengan semangat itu, Garut tampak mulai menulis babak baru dalam sejarah pemerintahannya — lebih cepat, transparan, dan efisien, sesuai tuntutan zaman digital. ***