Bansos di Garut Dinilai Carut Marut, KePPaK Perempuan Desak Bupati Evaluasi Pendamping Sosial

GOSIPGARUT.ID — Distribusi bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Garut kembali menuai sorotan. Ketua Komisariat KePPaK Perempuan Kabupaten Garut, Ai Karnengsih, mendesak Bupati Garut segera mengevaluasi kinerja para pendamping sosial akibat banyaknya penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran.

Menurut Ai, proses verifikasi dan validasi data seharusnya dilakukan secara ketat, termasuk dengan melampirkan foto kondisi rumah penerima. Namun faktanya, ia menemukan masih banyak keluarga mampu justru menerima bantuan.

“Penerima PKH dan BPNT seharusnya diverifikasi dengan benar. Tapi di lapangan, warga dengan usaha mapan, bahkan rumah bertingkat, masih dapat bantuan. Sebaliknya, keluarga miskin yang anaknya penyandang disabilitas, tinggal ngontrak, suaminya kerja serabutan, justru tidak dapat bantuan apapun,” ungkap Ai, Senin (22/9/2025).

Ai menuding akar persoalan ini ada pada lemahnya kinerja tenaga pendamping sosial. Menurutnya, jika pendamping benar-benar bekerja, data penerima bantuan seharusnya bisa diperbarui secara berkala dan akurat.

“Ini bukti banyak pendamping tidak bekerja. Kalau mereka menjalankan tugasnya, data tidak akan se-carut marut ini,” tegas Ai.

Ia mengingatkan, kesalahan dalam distribusi bansos bukan sekadar masalah administrasi, melainkan isu sensitif yang bisa memicu kecemburuan sosial di masyarakat.

“Persoalan bansos bisa memicu konflik bahkan tuduhan bahwa pemerintah tidak adil, hanya mengutamakan koleganya. Banyak warga mengadu ke desa atau TKSK, tapi tidak digubris. Akhirnya muncul rasa kecewa dan ketidakpercayaan pada pemerintah,” jelas Ai.

KePPaK Perempuan meminta Bupati Garut segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi kinerja para pendamping sosial.

“Kami berharap Bapak Bupati Garut mengevaluasi kinerja pendamping agar betul-betul bekerja untuk masyarakat. Harapan masyarakat sederhana: ada keadilan sosial yang nyata,” pungkas Ai. ***