GOSIPGARUT.ID — Bupati Rudy Gunawan berencana menunda kenaikan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kilogram di Kabupaten Garut yang sempat dinaikkan beberapa waktu lalu dari Rp16.400 menjadi Rp19.500.
“Dengan penundaan ini, maka HET LPG ukuran 3 kilogram kembali ke Rp16.400 di pangkalan. Saya harap masyarakat membelinya di pangkalan, karena jumlah pangkalan di Garut cukup banyak,” ucap Rudy kepada wartawan, Jumat (31/3/2023).
Ia menjelaskan, hasil temuan pihaknya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut banyak pangkalan yang fiktif, sehingga perlu dilakukan evaluasi dengan penundaan kenaikan harga tersebut.
Rencana penundaan kenaikan HET LPG 3 kilogram itu, ditanggapi beragam sejumlah warga di Kabupaten Garut. Ketua Pimpinan Daerah (PD) Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) Garut, Dedi Kurniawan, misalnya menanggapinya dengan suatu permintaan.
Ia minta Bupati Rudy Gunawan tidak menunda kenaikan HET, melainkan membatalkan kenaikan HET. Karena menurut Dedi, yang namanya penundaan suatu saat akan diberlakukan tanpa terlebih dahulu dilakukan uji publik.
“Lagi pula, meski ada rencana penundaan, bukan berarti rencana kami untuk aksi demonstrasi ke DPRD terkait kenaikan HET LPG 3 kilogram, akan dibatalkan,” tandasnya.
“Kami tetap akan menyampaikan sejumlah tuntutan,” sambung Dedi.
Di antaranya, mendesak bupati supaya membatalkan keputusan Bupati Garut tentang penetapan HET LPG 3 Kg di Kabupaten Garut.
Mendesak bupati melakukan pemberantasan mafia gas di Kabupaten Garut dengan modus kejahatan nyatut nama orang tertentu didaftarkan sebagai pangkalan, padahal yang bersangkutan bukan pengusaha gas pangkalan.
Mendesak Pemkab Garut melakukan pengawasan harga di tingkat masyarakat. Jika terjadi harga di atas HET harus dilakukan tindakan melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Mendesak pemetaan pangkalan di tiap desa minimal 3 pangkalan agar jangkauan masyarakat menuju pangkalan tidak terlalu jauh, sehingga dapat menekan biaya operasional/ongkos masyarakat mengambil gas ke pangkalan. Hal ini dianggap rasional sebab jumlah pangkalan di Kabupaten Garut mencapai 1400.
Mendesak bupati untuk segera membangun SPBE di wilayah Garut Selatan untuk mempercepat distribusi juga jangkauan pangkalan untuk mendapatkan gas, untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah Garut Selatan. Sebab membengkaknya harga di Garut Selatan mencapai 120 persen karena alasan pengiriman dari agen ke pangkalan.
Mendesak bupati mengusut praktik kejahatan pengurangan isi tabung LPG 3 Kg yang marak di Kabupaten Garut. Hal ini sudah dilakukan proses hukum oleh Polda Jabar di wilayah utara dan tidak menutup kemungkinan praktik ini masih terjadi di wilayah lain di Kabupaten Garut, sebab kami masih sering menemukan berat LPG 3 Kg itu tidak sama beratnya, berarti praktif pengoplosan gas masih terjadi di Kabupaten Garut. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
