GOSIPGARUT.ID — Dinding rumah milik Oyo, warga lanjut usia berusia 85 tahun di Kampung Sukarame, Desa Sukarame, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, ambruk setelah diguyur hujan deras disertai angin kencang pada Rabu sore, 18 November 2026. Oyo bersama istrinya, Ute, yang tengah terbaring sakit berhasil menyelamatkan diri beberapa saat sebelum bangunan runtuh.
Insiden yang terjadi sekitar pukul 16.30 WIB di lingkungan RT 01 RW 07 tersebut menambah daftar panjang kerusakan hunian warga akibat cuaca ekstrem di Garut. Pasangan lansia itu kini terpaksa mengungsi ke kediaman anak mereka, Teti, yang berada di kampung yang sama.
Oyo mengaku sempat merasakan tanda-tanda bangunan rumahnya mulai goyah di tengah terpaan angin kencang dan hujan lebat. Tanpa menunggu lama, ia segera mengevakuasi istrinya yang dalam kondisi sakit menuju bagian depan rumah yang dinilai lebih aman. Keputusan cepat itu menyelamatkan keduanya dari timbunan material dinding yang ambruk tak lama berselang.
Sehari setelah kejadian, Kamis, 19 November 2026, jajaran pemerintah setempat bersama perwakilan legislatif meninjau lokasi runtuhan. Sekretaris Kecamatan Leles Nurhaedi, pendamping sosial kecamatan, perangkat Desa Sukarame, serta anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Garut turun langsung melihat kondisi bangunan dan menyalurkan bantuan darurat berupa paket sembako serta santunan uang tunai.
Namun, bantuan darurat di tingkat tapak dinilai belum cukup menjawab eskalasi kerusakan akibat bencana hidrometeorologi yang melanda berbagai titik di Garut. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Garut, Yudha Puja Turnawan, mendesak Pemerintah Kabupaten Garut segera menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul maraknya laporan tanah longsor dan rumah ambruk akibat tingginya curah hujan.
Menurut Yudha, penetapan status tersebut dinilai krusial sebagai pintu masuk pencairan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Garut Tahun Anggaran 2026. Skema anggaran darurat itu diharapkan dapat langsung dieksekusi untuk pemulihan hunian warga yang rusak berat maupun kehilangan tempat tinggal.
”BTT APBD Garut Tahun Anggaran 2026 harus dipergunakan membantu warga yang terdampak bencana hidrometeorologi,” ujar legislator yang getol membantu warga terkena musibah ini saat meninjau lokasi.
Selain mengandalkan kas daerah, Pemerintah Kabupaten Garut juga didesak mengoptimalkan skema pendanaan non-APBD melalui kolaborasi tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Potensi dana sosial dari berbagai entitas usaha berskala besar di wilayah Garut dinilai mampu menjadi penopang cepat bagi warga korban bencana.
Hanya saja, optimalisasi dana perusahaan tersebut terganjal ketiadaan wadah koordinasi resmi di tingkat daerah. Yudha Puja Turnawan menyoroti lambannya langkah Bupati Garut dalam membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang semestinya menjadi instrumen penghubung antara kebutuhan sosial warga dan kontribusi dunia usaha.
”Saya merasa prihatin Bupati Garut tidak kunjung membentuk Forum TJSLP. Semoga beliau bisa berempati terhadap derita warganya yang mengalami musibah dan segera menentukan kebijakan yang memperkuat ekosistem perlindungan sosial, salah satunya dengan membentuk Forum TJSLP,” katanya.
Di tengah keterbatasan tempat tinggal sementara di rumah kerabat, keluarga Oyo dan Ute kini menggantungkan harapan pada percepatan langkah konkret pemerintah daerah. Bantuan rehabilitasi rumah maupun jaminan perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti lansia sakit menjadi kebutuhan mendesak agar para penyintas bencana cuaca ekstrem di Garut tidak dibiarkan bertahan di tengah ketidakpastian. ***






















