Berita

Baznas Garut Tegaskan Aturan Zakat Bersifat Memfasilitasi, Bukan Memaksa

×

Baznas Garut Tegaskan Aturan Zakat Bersifat Memfasilitasi, Bukan Memaksa

Sebarkan artikel ini
Kantor Baznas Kabupaten Garut.

GOSIPGARUT.ID — ​Penghimpunan zakat di Kabupaten Garut wajib tunduk pada koridor hukum yang berlaku agar tak memicu sengketa regulasi. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut, Abdullah Effendi, menekankan bahwa kebijakan daerah terkait zakat hadir untuk memfasilitasi warga, bukan memungutnya secara paksa.

​Penegasan ini sekaligus meluruskan pemahaman publik mengenai perbedaan mendasar antara zakat dan pajak. Meski zakat merupakan kewajiban agama bagi muslim yang memenuhi syarat, mekanisme dan konsekuensi hukumnya berbeda dari pajak negara.

​Menurut Abdullah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak memuat sanksi denda bagi perorangan yang tidak membayar zakat. Beleid tersebut justru mengatur sanksi bagi pihak pengelola yang melanggar aturan, seperti menghimpun zakat tanpa izin atau tidak menyalurkan dana yang telah terkumpul.

Baca Juga:   Asyik... 1.500 Guru Honorer di Garut Terima Santunan Baznas Rp300 Ribu/Orang

​”Zakat itu berbeda dengan pajak. Kalau pajak ada ketentuan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar, sedangkan dalam undang-undang pengelolaan zakat tidak ada pasal yang memberikan denda kepada perorangan yang tidak berzakat,” ujar Abdullah.

​Ia menjelaskan bahwa aturan daerah yang ada sebelumnya lahir dari diskusi tentang penguatan nilai ketakwaan dalam pembangunan Garut. Pembayaran zakat kala itu diposisikan sebagai perwujudan ketakwaan warga.

​Namun, Abdullah menggarisbawahi bahwa ruh Peraturan Bupati (Perbup) tersebut tetap bertumpu pada fasilitasi. Negara atau pemerintah daerah menyediakan kanal dan kemudahan, bukan instrumen koersi.

​”Judul dan semangatnya adalah memfasilitasi, bukan mewajibkan. Jadi, harus dipahami bahwa ada perbedaan antara memfasilitasi masyarakat dalam menunaikan zakat dengan melakukan pemungutan secara paksa,” katanya.

Baca Juga:   BPBD Garut Kini Punya Alat Pendeteksi Gempa yang Canggih

​Di tingkat nasional, pendekatan pengelolaan zakat antarwilayah memang beragam. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah dan lembaga pengelola zakat di Garut untuk memastikan setiap kebijakan selaras dengan aturan yang lebih tinggi.

​Setiap perumusan kebijakan penghimpunan zakat, kata Abdullah, mesti memenuhi tiga prinsip keamanan: aman secara syariat, aman secara regulasi, dan aman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

​Dari ketiganya, aspek regulasi menjadi titik krusial. Penyusunannya harus mengikuti hierarki peraturan perundang-undangan secara tertib—mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, hingga peraturan bupati. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertabrakan dengan norma hukum di atasnya.

Baca Juga:   Baznas Salurkan Bantuan Senilai Rp400 Juta Melalui Program Garut Peduli

​Dengan rambu hukum yang jelas, penghimpunan zakat diharapkan berjalan tertib dan akuntabel. Pada saat yang sama, masyarakat tetap mendapat ruang yang proporsional untuk menunaikan kewajibannya melalui lembaga resmi.

​Mengenai berbagai surat dan pembahasan yang sudah masuk ke meja pengurus, Abdullah memilih menyerahkan kelanjutannya kepada jajaran pimpinan Baznas yang baru. Ia menyatakan tidak ingin memperlebar polemik dan memberi keleluasaan bagi kepengurusan berikutnya untuk merumuskan langkah serta strategi lanjutan. (Yuyus)

Gusjab
previous arrow
next arrow

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
Konten berbayar berikut adalah iklan platform Recreativ dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *