GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Kabupaten Garut resmi menetapkan calon peserta program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Rapat pleno penetapan berlangsung di Aula Dinas Sosial, Tarogong Kidul, Rabu, 27 Agustus 2025.
Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menyebut Garut menjadi salah satu daerah percontohan pada fase pertama program ini. Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar akan dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) Samarang sebelum memiliki gedung permanen.
“Alhamdulillah Kabupaten Garut mendapat kesempatan di fase pertama sebagai sekolah rintisan. Insyaallah kita manfaatkan BLK yang ada dulu, tapi kewajiban kita nanti menyiapkan lahan khusus untuk pembangunan,” ujar Nurdin.
Menurut Nurdin, pembangunan fasilitas sekolah sepenuhnya akan dibiayai Kementerian PUPR, sementara Pemkab hanya menyediakan lahan seluas minimal 7,5 hektare. “Semua dibiayai pusat. Kita hanya siapkan lahannya,” tegasnya.
Untuk tahap awal, Sekolah Rakyat Garut akan menampung 75 siswa, terbagi dalam tiga rombongan belajar (satu rombel SD, dua rombel SMP). Seluruh siswa berasal dari keluarga miskin—khususnya kelompok desil 1 dan 2 (20 persen termiskin) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)—dengan prioritas anak putus sekolah.
“Poinnya, mereka yang putus sekolah dan berasal dari keluarga kurang beruntung,” kata Nurdin.
Sekolah ini akan menerapkan konsep fullday school dengan asrama, di mana seluruh kebutuhan siswa, mulai makan, tidur, hingga pendidikan, ditanggung negara. Untuk pengajar, akan direkrut 20 guru dan 1 kepala sekolah dari berbagai latar belakang, termasuk PNS, honorer, dan P3K.
Kepala BBPPKS Bandung, Iyan Kusmadiana, menambahkan seleksi peserta dilakukan ketat, melalui dua kali rapat pleno dan home visit oleh pendamping PKH. “Hasil pleno hari ini akan disahkan lewat SK Bupati,” ujarnya. Setelah SK keluar, siswa wajib pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Program Sekolah Rakyat sudah berjalan di 100 lokasi di Indonesia. Garut masuk tahap 1C bersama 64 daerah lain, ditargetkan beroperasi penuh pada September 2025.
“Ini sinergi pusat dan daerah, Kementerian Sosial koordinasi, PUPR bangun fisik, daerah dukung lahan dan layanan,” tutup Iyan. (Nindi N)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
