GOSIPGARUT.ID — Berita terjadinya pemotongan bantuan Kementerian Agama (Kemenag) untuk sejumlah pesantren dan madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Garut, membuat geram Ketua Umum Santri Pasundan, Aceng A Nasir. Terhadap kasus itu, ia minta aparat penegak hukum (APH) membongkar mafia anggaran di Kemenag.
Menurut Aceng Nasir, pemotongan anggaran untuk pesantren-pesantren yang besarannya di kisaran 20 hingga 70 persen, sudah tidak bisa ditolelir lagi. Ia meminta kepada semua pihak untuk memantau proses penyaluran bantuan tersebut dan melaporkan kepada pihak berwenang agar dibongkarnya jaringan mafia anggaran yang merugikan masyarakat dan negara.
“Saya tidak menutup mata dan sering mendengar banyak anggaran yang di sunat untuk pelaksanaan pembangunan infrstruktur dan lainnya di sejumlah Kementerian, tapi kalau untuk santri dan anak yatim sudah keterlaluan,” tandas dia, Jumat (25/9/2020).
Aceng sudah bisa membayangkan dari anggaran yang nilainya hampir Rp2,6 triliun itu, jika dipotong minimal 20 persen, sudah berapa ratus miliar uang rakyat yang bocor diambil oleh pihak yang bukan penerima haknya. “Jangan main-main ini uang rakyat,” ucapnya.
Aceng menduga, potongan bantuan tersebut ada permainan dari oknum penyelenggara dengan mafia birokrasi. Ia menegaskan, hal ini mesti diusut tuntas. “Kasian dong para pesantren yang akibat Covid-19 mereka hanya dijadikan alat pemanfaatan atas nama program. Tentu dampaknya sangat kompleks, banyak santri dan anak yatim hidupnya mengalami kesulitan di masa pandemi. Mereka bukannya membantu, eh malah merampok,” ujarnya.
Aceng Nasir juga meminta kepada BPK dan KPK untuk membongkar kasus ini. Sebab, apa yang terjadi di Garut, bisa jadi dan tidak mustahil terjadi juga pada 21 ribu lebih pesantren penerima bantuan di seluruh Indonesia.
“Sekali lagi, ini harus dibongkar dan diproses pelakunya di semua tingkatan agar ada efek jera. Ancaman pidana bagi pelaku pemotongan bantuan ini bisa cukup berat. Apalagi di masa pandemi Covid-19, pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bisa diterapkan,” paparnya.
Menurut Aceng Nasir, pemerintah melalui Kemenag telah mengucurkan anggaran sebesar Rp2,599 triliun untuk bantuan operasional pendidikan (BOP) kepada pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam di masa pandemi Covid-19.
Sekitar 21.173 pesantren mendapat bantuan tersebut. Rinciannya, 14.906 pesantren kategori kecil (50-500 santri), 4.032 pesantren kategori sedang (500-1500 santri), dan pesantren kategori besar (lebih dari 1.500 santri).
Dari informasi yang dihimpun, bantuan Kemenag untuk pesantren di Kabupaten Garut sebanyak sekitar 657 paket. Jumlah tersebut terdiri dari BOP daring 268 paket, MDT 77 paket, TPQ 10 paket, PP kecil 295 paket , dan PP sedang 7 paket. Kalau ditotalkan, jumlah bantuannya mencapai Rp12.545.000.000.
Namun apa yang terjadi di lapangan, saat proses pencairan dana tersebut terjadi pemotongan anggaran oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai pengusung anggaran. Adapun potongannya variatif dari 20 hingga 70 persen.
Aceng Nasir mengaku, pernah ditawari oleh seseorang sekitar dua bulan lalu untuk mengumpulkan data pesantren-pesantren yang berada di Priangan Timur untuk menerima bantuan tersebut dengan komitmen potongan sebesar 20 persen. Sontak ia kaget dan marah besar kepada oknum tersebut.
“Kalian ini zolim. Kalau itu sampai terjadi, saya akan bongkar,” ancam Aceng Nasir kepada oknum yang mengaku sebagai pengusung anggaran dari Kemenag untuk pesantren itu. ***


















