oleh

Calon Senator “Teureuh Garut”: Jabar Harus Jadi 45 Kabupaten/Kota

GOSIPGARUT.ID — Anda mengenal Andri Perkasa Kantaprawira? Bagi sebagian warga Garut mungkin banyak yang sudah mengenal pria “teureuh” Kampung Calincing, Kecamatan Karangpawitan ini. Pasalnya, ia termasuk jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Wargi Asal Garut (Wiasgar), yang dikenal cukup konsisten dalam memperjuangkan kemajuan Garut.

Ia juga dikenal sebagai tokoh yang menyuarakan perlunya pemekaran daerah di Kabupaten Garut khusunya, dan Jawa Barat umumnya. Pada Pileg 17 April 2019 mendatang, tak mengerankan jika kemudian Andri pun ikut dalam kontestasi pemilihan anggota senator (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia/DPD RI) demi memuluskan perjuangannya itu.

Sebab, menurut dia, sebaik-bainya berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat, Andri harus terlibat menjadi bagian dari rezim atau kekuasaan. “Berjuang dari dalam kekuasan rasanya lebih mudah ketimbang cuma berteriak di luar sistem kekuasaan,” kata calon senator nomor urut 36 ini.

Baca Juga:   Dedi Mulyadi Berpotensi Lolos ke Senayan dan Jadi Caleg Peraih Suara Tertinggi

Berbicara soal pemekaran wilayah, Andri mengatakan, bahwa sesuai dengan visi mantan Gubernur Jawa Barat H. Aang Kunaefi, Provinsi Jawa Barat itu idealnya harus memiliki 45 kabupaten/kota. “Hal ini sesuai dengan rasio potensi dan luasan maksimal 100.000 hektare per kabupaten/ kota dengan 1 juta penduduk per kabupaten /kota,” ujar Ketua Bidang Humas dan Kerjasama Antar Lembaga Wiasgar itu.

Menurut Andri, jika ia terpilih sebagai anggota senator di Senayan, prioritas utama adalah akan memperjuangkan minimal10 daerah untuk menjadi daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Jawa Barat. Terutama daerah yang telah ada inisiatif warga lokal dengan penelitian akademik dan proses sosialnya.

Baca Juga:   Calon Senator Sapei ST: Idealnya Jabar Dibagi Tiga Wilayah

“Seperti Garut Selatan dan Garut Utara, sudah menjadi prioritas untuk dijadikan DOB. Selebihnya adalah Sukabumi Selatan, Bogor Barat, Cianjur Selatan, Indramayu, dan Cirebon,” papar dia.

Andri mengatakan, dengan Undang Undang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah, masalah dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), keberadaan DOB sangat penting untuk menambah perimbangan keuangan pusat dan daerah serta percepatan pembangunan daerah berbasis potensi dan kearifan lokal.

Ia yang memiliki tagline “Pasti Memperjuangkan Kepentingan Strategis Jawa Barat” itu dengan bergurau menyatakan, bahwa penting di Pemilu 2019 untuk menutut “piduiteun” kepada pemerintah pusat. “Jangan hanya sibuk berseteru antarpendukung pasangan capres/cawapres seraya tanpa adanya komitmen strategis dari para paslon untuk kemakmuran dan keadilan sosial di Jawa Barat,” kata Andri.

Baca Juga:   Jika Kembali Terpilih, Hj Uum Tetap Konsisten Perjuangkan DOB Garut Selatan

Ia menambahkan, tuntutan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang belum diatur dalam UU perlu diperjuangkan oleh anggota parlemen dan senator asal Sunda. Seperti soal perimbangan pajak industri, air bersih, kelistrikan, dan logistik ekonomi.

“Sebagai pendiri Gerakan Pilihan Sunda, saya ingin mengangkat kembali pemikiran perlunya Fraksi Jabar di DPR/DPD RI dengan keterwakilan ‘urang Sunda’ yang berkompeten dan berintegritas. Hal ini sebagai upaya untuk membela Indonesia melindungi Pasundan,” ujar Andri. (Fj/Gun)

Komentar