GOSIPGARUT.ID — Kabupaten Garut bersiap mengambil peran strategis dalam menopang ketahanan energi nasional melalui pengembangan industri bioetanol berbahan baku jagung dan singkong. Langkah ini ditandai dengan rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil kerja sama dengan pemerintah pusat guna memperkuat kemandirian energi berbasis komoditas lokal.
Kesiapan tersebut ditegaskan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin usai menghadiri Rapat Koordinasi Program Khusus Pemerintah untuk Bioethanol di kawasan Pengadegan Selatan, Jakarta Selatan, Senin, 21 September 2026 lalu. Garut yang selama ini menjadi pemasok utama jagung di Jawa Barat dinilai memiliki basis produksi yang memadai untuk diserap industri energi terbarukan.
Syakur mengungkapkan, pemerintah pusat membuka peluang investasi pembangunan pabrik pengolahan bioetanol dan pabrik singkong di wilayahnya. Kehadiran fasilitas pengolahan ini diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus solusi penyerapan tenaga kerja secara masif.
“Kami mendapatkan informasi bahwa ada peluang bagi kami untuk dibangunkan pabrik bioethanol dan juga pabrik singkong, sehingga masyarakat Garut lebih bersemangat lagi untuk menanam singkong dan jagung dan ujungnya adalah meningkatkan ketahanan energi,” kata Syakur.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan alokasi lahan skala besar. Dari total 60 ribu hektar lahan ketahanan pangan yang dikelola saat ini, Pemkab Garut menambah 15 ribu hektar lahan khusus penanaman jagung untuk bahan baku energi. Selain itu, sekitar 12 ribu hektar lahan disiapkan terpisah untuk pengembangan budidaya singkong.
Syakur optimistis target pasokan bahan baku dapat terpenuhi. Tradisi bercocok tanam jagung yang melekat erat pada kultur petani Garut menjadi modal sosial mendasar bagi keberhasilan program strategis nasional ini.
Penyerapan tenaga kerja lokal menjadi poin utama yang disoroti Pemkab Garut. Kehadiran rantai pasok dari hulu ke hilir—mulai dari budidaya hingga pengolahan di pabrik—diperkirakan menyerap ribuan tenaga kerja baru di daerah.
“Dan satu hal lagi tadi, disampaikan ini akan mendukung kami untuk penyerapan tenaga kerja. Nah ini kami sangat mendukung dan berharap bahwa ini bisa terealisasi dan sekali lagi terimakasih Pak Menteri, Pak Sekneg dan juga Pak Presiden, yang sudah mengerti apa yang kami butuhkan,” ujar Syakur.
Mengenai ketersediaan lahan, Pemkab Garut menyatakan siap memanfaatkan skema pemanfaatan kawasan perhutanan yang diizinkan pemerintah pusat untuk program ketahanan pangan dan energi. Jika alokasi lahan yang ada masih memadai, koordinasi lanjutan dengan lintas kementerian akan segera ditempuh.
“Tentu saja harus optimisme, tadi kami dikumpulkan dan akan diberikan kemudahan-kemudahan termasuk salah satu juga tadi mengenai kawasan perhutanan untuk ketahanan pangan, juga itu adalah program pemerintah pusat sehingga walaupun kurang nanti akan kami diskusikan dengan Kementerian Kehutanan,” tutur Syakur.
Dukungan pemerintah pusat melalui kemudahan regulasi dan penyediaan infrastruktur pengolahan ini diharapkan mempercepat transisi Garut dari sekadar produsen pangan menjadi hub energi terbarukan berbasis pertanian di Jawa Barat. ***
