GOSIPGARUT.ID — Bupati Garut Abdusy Syakur Amin melayangkan surat kepada seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan camat di Kabupaten Garut untuk segera menindaklanjuti berbagai catatan administrasi yang masih ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Langkah tersebut dilakukan meskipun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Surat tersebut, menurut Syakur, telah dikirimkan pada akhir pekan lalu sebagai bentuk penegasan agar seluruh perangkat daerah lebih serius menindaklanjuti hasil evaluasi dan laporan kinerja yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah tidak boleh merasa puas hanya karena mendapatkan WTP. Masih ada sejumlah catatan yang harus segera diselesaikan,” katanya saat memimpin apel gabungan di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda) Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (22/6/2026).
Dalam arahannya, Syakur mengingatkan bahwa predikat WTP merupakan indikator kewajaran laporan keuangan, bukan jaminan bahwa seluruh aspek administrasi pemerintahan telah berjalan tanpa kekurangan.
“Sejatinya alhamdulillah kita semua tahu bahwa kita mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, tapi itu tidak berarti bahwa tidak ada sama sekali kesalahan administrasi yang sudah sering terjadi. Ada beberapa catatan sehingga kewajiban kami untuk mengingatkan semuanya untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua catatan tersebut,” ujar Syakur.
Ia menegaskan, berbagai catatan yang ditemukan harus segera ditindaklanjuti dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Apalagi, hasil pemeriksaan dan laporan evaluasi merupakan dokumen yang dapat diakses publik sehingga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.
Menurut Syakur, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih ditemukannya kesalahan administratif yang berulang di sejumlah instansi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses evaluasi dan perbaikan belum berjalan secara optimal.
Karena itu, Pemkab Garut akan menjadikan tindak lanjut terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) sebagai salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja aparatur sipil negara (ASN).
“Kemarin saya sampaikan bahwa kita melakukan penilaian terhadap kompetensi atau kinerja ASN itu ada dua komponen, yang pertama kinerja yang kedua adalah potensi. Kinerja ada dua yaitu kinerja utama dan kinerja penguat. Nah ini bahwa penilaian terhadap LKP dan tindak lanjut terhadap LKP ini menjadi catatan kita,” kata Syakur.
Ia menjelaskan, penilaian tersebut akan dilakukan secara objektif sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah munculnya persoalan yang lebih serius di kemudian hari.
Selain itu, Syakur meminta seluruh kepala SKPD dan camat meningkatkan pengawasan internal serta memberikan pembinaan yang lebih intensif kepada pegawai di lingkungan masing-masing. Menurut dia, keberhasilan maupun kekurangan kinerja suatu instansi tidak terlepas dari peran pimpinan dalam mengarahkan bawahannya.
Untuk memastikan perbaikan berjalan efektif, Syakur juga meminta Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta para asisten daerah untuk melakukan pendampingan dan pengawalan secara berkelanjutan.
“Juga saya mengingatkan memberikan guidance, arahan, bimbingan. Dan saya minta kepada inspektorat, BKD juga, asda juga semua yang untuk senantiasa memberikan atensi yang besar,” ujarnya. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
