GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Kabupaten Garut mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,6 miliar untuk memperkuat keberadaan 80 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Primer yang ada di Kabupaten Garut. Menurut Bupati Rudy Gunawan, dana sebesar itu bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Dana Insentif Daerah (DID).
Dana akan diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Garut untuk kemudian disalurkan kepada posyandu sebesar Rp20 juta per unit tersebar di 80 desa. Dana tersebut diharapkan mampu melengkapi alat-alat penunjang yang ada di posyandu. Semisal oksigen, dan bed atau tempat tidur berstandar kesehatan.
“Nanti akan saya bacakan KUA-PPAS di anggaran perubahan, berasal dari dana DBHCT dan dana DID. Kami akan memperkuat posisi 80 posyandu,” kata Rudy saat penyerahan penghargaan kepada pemenang lomba posyandu, olimpiade kader posyandu, dan lomba Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke-50, Senin (15/8/2022).
Ia meminta pihak DPMD segera memrioritaskan dan berkoordinasi dalam tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Hal itu berkaitan penanganan stunting dengan di Kabupaten Garut dengan tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi baru lahir.
“80 (desa) dulu. Nanti semuanya akan diselesaikan di anggaran 2023,” ujar Rudy.
Ketua Posyandu Syafir 3 Desa Jatisari Kecamatan Karangpawitan, Kustiati, menghimbau masyarakat jangan takut-takut datang ke posyandu karena posyandu siap memberikan beberapa pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Mudah-mudahan masyarakat di sekitar kami semuanya juga ikut merasakan peran utama Posyandu sebagai alat bantu,” kata Kustiati yang posyandu dikelolanya menjadi juara 1 lomba Posyandu tingkat Kabupaten Garut tahun 2022. (IK)





















