Berita

Perhutani Tertibkan Tambang Emas Ilegal di Garut, Apdesi dan DPRD Jabar Desak Solusi Legalitas

×

Perhutani Tertibkan Tambang Emas Ilegal di Garut, Apdesi dan DPRD Jabar Desak Solusi Legalitas

Sebarkan artikel ini
Lokasi yang diduga sebagai tambang emas ilegal di Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut.

GOSIPGARUT.ID — Penertiban aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Pamulihan dan Pakenjeng oleh Perum Perhutani KPH Garut memicu desakan agar pemerintah tidak sekadar melarang. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan DPRD Provinsi Jawa Barat meminta negara hadir memberikan edukasi serta jalur perizinan resmi bagi warga.

​Ketua DPK Apdesi Pamulihan, Deden Mustopa, menyatakan penertiban di lapangan harus diimbangi dengan langkah konkret. Menurutnya, potensi emas dan intan di wilayah Pamulihan, Pakenjeng, hingga Bungbulang telah diketahui warga secara turun-temurun jauh sebelum era eksplorasi PT Aneka Tambang (Antam).

​”Kami berharap ada tindakan konkret dari pemerintah dengan memberikan edukasi dan sosialisasi agar warga bisa memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan secara legal, safety, dan tidak merusak lingkungan,” ujar Deden, Senin (16/11/2026).

Baca Juga:   Indonesia Siap Menyambut AOFOG Campus 3: Forum Bergengsi Pakar PCOS se-Asia Oseania

​Deden mengakui aktivitas tambang rakyat selama ini terkendala keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan persoalan status lahan. Sebagian besar kegiatan dilakukan di atas lahan adat maupun di pinggir aliran sungai yang masuk kategori lahan pengairan. Ia menilai pelarangan sepihak tanpa solusi justru memutus asa warga yang menggantungkan hidup dari kekayaan alam sekitar.

​Jika dikelola secara legal dan berwawasan lingkungan, kata Deden, potensi sumber daya alam tersebut tidak hanya mendongkrak kesejahteraan masyarakat lokal. Pengelolaan resmi diyakini mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga daerah dapat mandiri secara fiskal tanpa terus-menerus bergantung pada dana bantuan pemerintah pusat.

​Desakan Bimbingan dan Izin Resmi

​Nada serupa disampaikan Anggota Komisi 4 Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahab Sihabudin. Politisi senior asal Kabupaten Garut itu meminta aparat dan instansi terkait tidak hanya fokus pada penegakan hukum di lahan konservasi yang rawan rusak. Pemerintah didorong untuk membimbing para penambang lokal agar mampu mengoperasikan tambang dengan standar keamanan dan kelestarian lingkungan yang memadai.

Baca Juga:   Ratusan Sekolah di Garut Masih Tanpa Kepala, DPRD Soroti Kinerja Disdik dan Turunnya Mutu Layanan Pendidikan

​Ahab menegaskan, para penambang ilegal di kawasan tersebut pada dasarnya adalah masyarakat kecil yang berupaya menyambung hidup. Karena itu, solusi jangka panjang yang paling rasional adalah menerbitkan izin tambang rakyat atau memfasilitasi pembentukan wilayah pertambangan rakyat (WPR).

​Ia bahkan membandingkan pengelolaan sektor tambang rakyat dengan kebijakan di sektor energi lain, seperti peran PT Pertamina yang diberi kewenangan menampung hasil tambang rakyat secara resmi.

Baca Juga:   Carut Marut BPNT di Garut, Penunjukkan Agen Diduga Atas Rekomendasi Apdesi

​”Kami berharap pemerintah bukan hanya menertibkan semua penambangan di lahan konservasi yang berpotensi merusak lingkungan, tetapi juga memberikan bimbingan agar para penambang yang notabene rakyat kita sendiri bisa mengelola tambang dengan baik dan ramah lingkungan, bahkan mungkin sampai mereka memiliki izin tambang,” tegas Ahab.

​Langkah penertiban yang dilakukan Perhutani KPH Garut sejauh ini menjadi instrumen penting untuk mencegah kerusakan ekologis yang lebih luas di kawasan hulu. Kendati demikian, tanpa pembukaan akses legalitas dan pendampingan teknis dari negara, siklus penertiban dikhawatirkan hanya akan menjadi solusi jangka pendek yang mengabaikan aspek kesejahteraan ekonomi warga setempat. (Ai Karnengsih)

Gusjab
previous arrow
next arrow

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
Konten berbayar berikut adalah iklan platform Recreativ dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *