GOSIPGARUT.ID — Program revitalisasi SMP Negeri 1 Cikelet di Desa Cikelet, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, menuai kritik. Proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 senilai Rp1.507.769.711 ini diduga dikerjakan oleh pihak ketiga yang disebut-sebut berstatus kepala sekolah di lingkungan pendidikan dasar Kecamatan Cikelet.
Pengurus komite sekolah dan orang tua siswa mengaku tidak pernah diajak bermusyawarah maupun dilibatkan. Penyerahan pekerjaan kepada pemborong juga dinilai menutup peluang warga sekitar untuk memperoleh pendapatan dari proyek pembangunan di lingkungan mereka.
Anggota Komite SMPN 1 Cikelet, Yusup Supriatna, menyatakan baru mengetahui adanya proyek rehabilitasi ruang kelas, toilet, dan laboratorium IPA tersebut. Padahal, menurut dia, petunjuk teknis program mewajibkan pelaksanaan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang melibatkan unsur komite, guru, dan wali murid.
”Pembangunan revitalisasi sekolah yang anggarannya bersumber dari APBN Tahun 2026 sebesar Rp1.507.769.711,00 untuk rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi toilet, dan rehabilitasi ruang LAB IPA itu seharusnya kan melalui musyawarah dilaksanakan oleh P2SP, tapi ini dikerjakan oleh pemborong,” kata Yusup, Ahad, 22 November 2026.
Yusup menilai pola kerja pemborong menyimpang dari ketentuan. Ia juga menyoroti pemasangan papan informasi proyek yang dinilainya seadanya karena tidak memuat denah maupun foto progres pekerjaan.
”Tiba-tiba pekerjaan dilakukan pihak ketiga (pemborong), ini jelas menyalahi aturan. Plang pekerjaan dipasang asal-asalan, tidak ada denah, tidak disertai foto progres pekerjaan… padahal program revitalisasi sekolah ini harus bisa dipertanggungjawabkan dari sisi anggaran, kualitas pembangunan, dan keterlibatan komite, guru, serta orang tua murid,” ujarnya.
Yusup mengingatkan agar proyek perbaikan sarana pendidikan tidak menjadi ajang kongkalikong yang berujung pada mutu bangunan yang rendah. Pelibatan unsur sekolah dan masyarakat dinilai penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana negara di tingkat satuan pendidikan.
Pandangan berbeda muncul dari internal sekolah. Seorang guru SMPN 1 Cikelet, Tadin, mengaku sempat ditawari bergabung dalam P2SP, tetapi menolak. Ia tidak merinci alasan penolakan tersebut.
”Kalau pembangunan revitalisasi SMPN 1 ini saya tidak tahu dikerjakan oleh siapa karena tidak ikut campur, namun saya pernah ditawari untuk terlibat di P2SP tapi saya tolak, dan setahu saya P2SP ikut memantau pembangunan tapi saya tidak tahu detailnya karena tidak terlibat dan tidak ikut campur,” kata Tadin saat dihubungi melalui telepon.
Tadin tidak memastikan maupun membantah dugaan keterlibatan pihak ketiga dalam proyek itu. Ia hanya menyebutkan bahwa unsur P2SP sempat terlihat memantau kegiatan di lapangan. “Saya tidak tahu pekerjaan rehab dikerjakan siapa karena tidak terlibat, tapi setahu saya P2SP suka ada memantau,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala SMPN 1 Cikelet, Tiktik, membantah tudingan bahwa proyek tersebut dikerjakan pemborong. Melalui pesan singkat WhatsApp, ia menjawab ringkas, “Tidak Bu, dikerjakan oleh P2SP.”
Setelah mengirimkan jawaban singkat tersebut, Tiktik tidak merespons permintaan konfirmasi lanjutan dan tidak menjawab panggilan telepon.
Hingga kini, belum ada penjelasan rinci mengenai susunan kepengurusan P2SP, mekanisme musyawarah pelibatan warga, maupun bantahan spesifik atas dugaan peran kepala sekolah lain sebagai pelaksana pekerjaan. (Ai Karnengsih)






















