GOSIPGARUT.ID — Wacana program peralihan komoditas karet ke kelapa di wilayah perkebunan PTPN 1 Regional 2 memicu keresahan di kalangan petani penggarap di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Minimnya informasi dan ruang dialog membuat masyarakat khawatir potensi konflik sosial tak terhindarkan.
Lokasi yang terdampak meliputi perkebunan Miramareu di kawasan Desa Najaten serta Bunisari Lendra di kawasan Cilalay, Desa Cigaronggong. Kedua area tersebut selama ini telah digarap masyarakat dengan berbagai jenis tanaman, mulai dari kayu, buah-buahan, palawija, hingga komoditas pertanian lainnya.
Salah seorang warga Cibalong, Andri Suseno, menyebutkan bahwa rencana tersebut mau tak mau mengusik rasa aman petani yang menggantungkan hidupnya dari lahan garapan tersebut.
“Minimnya ruang informasi, komunikasi, dan dialog membuat masyarakat petani merasa was-was. Apalagi menurut keterangan dari pihak PTPN sendiri, program ini akan direalisasikan pada pertengahan tahun ini,” ujar Andri, Rabu (28/1/2026).
Ia menilai, jika program tersebut tetap dipaksakan tanpa melibatkan masyarakat terdampak, potensi konflik sosial akan sulit dihindari. Oleh karena itu, warga mendorong seluruh pihak terkait untuk menempuh jalur musyawarah.
“Kami menganjurkan kepada pemerintah desa, kecamatan, aparat penegak hukum, serta pihak perkebunan agar melakukan evaluasi dan membawa perencanaan program ini ke ruang dialog khusus bersama masyarakat petani penggarap,” kata Andri.
Ia juga menyinggung peristiwa saat tim pelaksana ground checking dari pihak PTPN yang rencananya turun ke lapangan pada Senin (26/1/2026). Menurutnya, situasi saat itu berpotensi memanas karena penolakan dari masyarakat.
“Jika saat itu pihak PTPN, khususnya Bule atau Nagara, tetap memaksakan tim turun ke lapangan tanpa menerima masukan, kami menilai bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Syukurnya, pihak PTPN mendengar masukan dan tim berbalik arah sebelum turun ke lokasi,” ujar Andri.
Ia menegaskan, masyarakat pada prinsipnya tidak menolak pembangunan, namun mengutamakan kondusivitas dan keselamatan bersama.
“Yang kami utamakan adalah menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Langkah paling tepat adalah perencanaan program dilakukan melalui musyawarah dan dialog dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat petani yang akan terdampak langsung,” kata Andri.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PTPN 1 Regional 2 belum memberikan keterangan resmi terkait mekanisme pelaksanaan program peralihan komoditas tersebut maupun rencana dialog dengan masyarakat. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
