GOSIPGARUT.ID —<\/b> Permintaan tersebut datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padjadjaran merespon polemik yang meruyak di tengah masyarakat Kabupaten Garut terkait kasus dugaan korupsi biaya operasional dan proyek pokok pikiran (pokir) di DPRD Garut yang kini tengah ditangani pihak Kejaksaan.<\/p>\n
Ketua Pengawas LBH Padjadjaran, Hasanuddin, menyampaikan hal itu Kamis (11\/7\/2019), bahwa para pihak diminta untuk bersabar dan jangan melakukan politisasi terhadap kasus tersebut. Biarkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut bekerja secara profesional dan tidak di bawah tekanan berbagai pihak.<\/p>\n
“Kita harus hormati aparat penegak hukum untuk bekerja mendeteksi potensi adanya korupsi dalam pelaksanaan proyek pokir tersebut. Para pihak tidak perlu mengintervensi, oleh sebab dapat mengaburkan proses ini dari tuduhan politisasi,” ujar dia.<\/p>\n
Menurut Hasanuddin, dalam penganggaran dan pelaksanaan program (proyek) pokir sesungguhnya tidak dikelola oleh DPRD, melainkan eksekutif. Jadi, secara administratif, pemerintah daerahlah yang harus bertanggungjawab.<\/p>\n
“Sistem pengawasan dan pengendalian keuangan negara telah tertata rapi secara struktural sistemik. Sistem pengawasan ini mampu mendeteksi dan mengungkap secara scientifik<\/i> tindakan koruptif. Hal inilah yang dilakukan oleh Inspektorat, BPKP dan BPK RI. Pengawasannya bersifat postfactuum<\/i> pelaksanaan anggaran. Baik secara reguler, maupun keadaan tertentu\/khusus,” paparnya.<\/p>\n
Hasanuddin menambahkan, Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) adalah bagian dari hal ini. Pembentukan\u00a0TP4D\u00a0sendiri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152\/A\/JA\/10\/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor: INS-001\/A\/JA\/10\/2015 tentang pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik\u00a0Indonesia.<\/p>\n
“Sehingga, pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Temuan korupsi dapat dideteksi oleh perangkat pengawasan tadi dan sifatnya postvakctuum<\/i> pelaksanaan anggaran,” tegasnya, <\/p>\n
Berkenaan dengan “kasus pokir” yang saat ini ramai diperbincangkan masyarakat, jelas Hasanuddin, tentu secara formal prosedural dapat dibuka dokumentasi pengawasannya pada hasil pemeriksaan Inspektorat, BPKP, BPK, dan TP4D. Jika ditemukan adanya praktek koruptif, maka dipertanyakan kinerja pengawasan lembaga-lembaga tersebut.<\/p>\n
“Sebagaimana kita mengetahui bahwa hasil audit BPK, Kabupaten Garut berturut-turut mendapat predikat WTP (wajar tanpa pengecualian). Jadi pada posisi mana indikasi korupsi terjadi? Terkecuali kalau terjadi operasi tangkap tangan (OTT). Tetapi, sebagaimana kita tahu, dalam pelaksanaan proyek pokir tidak ada OTT,” kata dia. (Fj\/Gun)<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
GOSIPGARUT.ID — Permintaan tersebut datang dari Lembaga Bantuan…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":7189,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"two_page_speed":[],"footnotes":""},"categories":[239],"tags":[3635,3634,3636],"newstopic":[],"class_list":["post-7187","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","tag-diminta-tidak-dipolitisasi","tag-dugaan-korupsi-di-dprd-garut","tag-lbh-padjadjaran"],"yoast_head":"\n